Konflik dan kekerasan yang kembali terjadi di Wamena merupakan akumulasi dari persoalan Papua yang tak kunjung dapat diselesaikan dari akar masalahnya.
Pemerintahan di era reformasi selain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menganggap persoalan di Papua itu hanyalah persoalan ekonomi.
Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, hal itu bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi itu tidak cukup karena basis akar persoalan di Papua bukan hanya persoalan ekonomi semata.
"Persoalan pertama adalah karena faktor historis karena masih ada klaim historis sebagian masyarakat bahwa Papua masuk ke Indonesia itu bermasalah," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/9).
Faktor kedua, lanjut Araf, adalah penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM pasca reformasi yang tidak selesai.
"Sehingga itu menjadi lingkaran kekerasan yang menimbulkan persoalan di Papua karena tidak ada keadilan pada kasus-kasus besar pasca reformasi," jelas Araf.
Persoalan lainnya adalah karena persoalan isu marginalisasi yang menjadi problem dasar dan yang keempat yakni soal ekonomi.
"Persoalannya sekarang, pendekatan selama ini lebih banyak ke aspek ekonomi. Namun hal-hal yang fundamental tiga tadi tidak terjawab, sehingga menimbulkan luka yang belum selesai," papar Araf.
Araf menerangkan, konflik Papua masuk ke dalam kategorinya kondisi yang tidak menentu artinya kadang naik kadang turun.
Oleh karena itu pemerintah saat ini perlu mengambil jalan baru yang mendorong upaya agenda reformasi ruang dialog, antara semua pihak untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.
Ruang dialog ini harus dilakukan sebagai jalan menyelesaikan konflik Papua untuk mengatasi akar konflik tadi.
"Kita pernah menyelesaikan di Ambon, di Poso dan juga di Aceh. Program dialog itu perlu dilakukan, itu menjadi penting," pungkasnya. keamanan.rmol.id
Pemerintahan di era reformasi selain Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menganggap persoalan di Papua itu hanyalah persoalan ekonomi.
Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, hal itu bukanlah sesuatu yang salah. Tetapi itu tidak cukup karena basis akar persoalan di Papua bukan hanya persoalan ekonomi semata.
"Persoalan pertama adalah karena faktor historis karena masih ada klaim historis sebagian masyarakat bahwa Papua masuk ke Indonesia itu bermasalah," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/9).
Faktor kedua, lanjut Araf, adalah penyelesaian kekerasan dan pelanggaran HAM pasca reformasi yang tidak selesai.
"Sehingga itu menjadi lingkaran kekerasan yang menimbulkan persoalan di Papua karena tidak ada keadilan pada kasus-kasus besar pasca reformasi," jelas Araf.
Persoalan lainnya adalah karena persoalan isu marginalisasi yang menjadi problem dasar dan yang keempat yakni soal ekonomi.
"Persoalannya sekarang, pendekatan selama ini lebih banyak ke aspek ekonomi. Namun hal-hal yang fundamental tiga tadi tidak terjawab, sehingga menimbulkan luka yang belum selesai," papar Araf.
Araf menerangkan, konflik Papua masuk ke dalam kategorinya kondisi yang tidak menentu artinya kadang naik kadang turun.
Oleh karena itu pemerintah saat ini perlu mengambil jalan baru yang mendorong upaya agenda reformasi ruang dialog, antara semua pihak untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.
Ruang dialog ini harus dilakukan sebagai jalan menyelesaikan konflik Papua untuk mengatasi akar konflik tadi.
"Kita pernah menyelesaikan di Ambon, di Poso dan juga di Aceh. Program dialog itu perlu dilakukan, itu menjadi penting," pungkasnya. keamanan.rmol.id
