JAKARTA-Sebuah informasi beredar di aplikasi pesan WhatsApp.
Di mana pesan tersebut menginformasikan bahwa PT PLN (Persero) akan memberikan kompensasi listrik.
Kompensasi itu terkait dengan imbauan pemerintah untuk work from home (WFH) alias kerja dari rumah.
Namun menanggapi informasi tersebut, pihak PLN membantahnya.
Pihak PLN menegaskan bahwa informasi itu hoax atau tidak benar.
"Menanggapi informasi yang beredar tentang adanya pemberian kompensasi dari PLN kepada pelanggan karena ada kebijakan Work from Home (WFH), PLN memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks," kata I Made Suprateka Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, dalam siaran tertulisnya, Senin (30/3/2020).
Link yang dibagikan melalui pesan berantai tersebut, lanjut Suprateka adalah kompensasi yang pernah diberikan oleh PLN.
Yaitu pada saat padam listrik yang terjadi pada Agustus 2019 lalu.
Bukan kompensasi karena adanya Work From Home.
"Jadi bisa kami pastikan isu tersebut tidak benar," ujarnya.
Relaksasi Kredit
SEBAGAI bagian dari penanganan dampak penyebaran Virus Corona, pemerintah memberikan keringanan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran bunga dan angsuran selama satu tahun bagi kelompok usaha tersebut.
"Kepada pelaku UMKM, OJK (otoritas jasa keuangan) akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar, asal untuk tujuan usaha," kata Presiden dalam konferensi pers, Selasa (24/3/2020).
Dengan demikian, menurutnya tukang ojek dan sopir taksi yang kredit kendaraan, serta nelayan yang kredit perahu, diberi kelonggaran pembayaran kredit.
"Tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun," kata Presiden.
Selama pemberian kelonggaran tersebut, Presiden melarang industri keuangan menagih kredit angsuran kepada nasabah. Apalagi, menggunakan jasa debt collector.
"Pihak perbankan dan industri keuangan non bank dilarang mengejar-ngejar angsuran."
"Apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collecor, Itu dilarang dan saya minta kepolisan mencatat hal ini," tegas Presiden.
Alokasikan Rp 1,5 Triliun untuk Bantuan Uang Muka Rumah Bersubsidi
Pemerintahan mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun untuk bantuan kredit kepemilikan rumah bersubsidi, dalam rangka penanggulangan dampak penyebaran Virus Corona di Indonesia.
"Anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp 1,5 triliun," kata Presiden.
Bantuan tersebut, menurut Presiden, melalui dua stimulus.
Pertama, pemerintah memberikan subisidi selisih bunga selama 10 tahun.
"Jika bunga di atas 5%, maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah," jelasnya.
Stimulus kedua, pemerintah memberikan subisidi bantuan uang muka bagi masyarakat yang mengambil kredit rumah bersubsidi.
Selain kredit perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan pada kredit usaha.
Bantuan tersebut berupa kelonggaran kredit bagi usaha mikro yang nilai kreditnya dibawah Rp 10 miliar.
"Baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan nonbank," papar Presiden.
Selain itu, bantuan penundaan cicilan serta penurunan bunga selama satu tahun pada kredit kendaraan.
Nantinya tukang ojek yang memiliki cicilan motor, sopir taksi yang memiliki cicilan mobil, dan nelayan yang memiliki cicilan perahu, akan diberikan kelonggaran kredit atau cicilan selama satu tahun.
"Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu."
"Saya kira ini juga perlu disampaikan ke mereka tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun," ungkapnya.
Tambah Anggaran Bantuan Sosial Jadi Rp 4,5 Triliun
Pemerintah juga akan menambah anggaran bantuan sosial menjadi Rp 4,5 triliun.
Dengan anggaran tersebut, nantinya dana dalam kartu sembako murah akan mendapatkan tunjangan Rp 200 ribu per bulan, dari yang tadinya Rp 150 ribu.
"Sebentar lagi juga akan kita keluarkan kebijakan untuk penerima kartu sembako selama 6 bulan mendatang, akan kita tambah Rp 50 ribu."
"Sehingga diterima Rp 200 ribu per keluarga penerima manfaat. Yang kita siapkan Rp. 4,5 triliun," terang Presiden.
Presiden juga mengatakan, program kartu Pra Kerja akan segera diimplementasikan.
Program tersebut sebagai antisipasi bagi para pekerja yang terkena PHK akibat pandemi Virus Corona.
Pemerintah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 10 triliun.
"Para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset."
"Alokasi anggaran yang kita siapkan adalah Rp 10 triliun," cetus Presiden.
Presiden menginstruksikan para gubernur untuk mendukung program tersebut dengan mendata warganya yang layak menerima bantuan .
"Agar provinsi-provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik," ucapnya.
686 Pasien
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 686 orang.
"Ada penambahan 107 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 686 orang positif," kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Yurianto menambahkan, pasien sembuh tak bertambah dan tetap di angka 30 orang, sedangkan pasien meninggal bertambah menjadi 55 orang.
Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 579 orang.
Yurianto mengatakan, terdapat penambahan jumlah pasien positif sebanyak 65 orang.
"Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdiri dari berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel."
"Sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579 kasus," kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).
Yurianto pun menjelaskan pasien positif tersebut tersebar dari sejumlah wilayah di Indonesia.
Yurianto menambahkan, terdapat penambahan pasien sembuh dari virus corona sebanyak 1 orang.
"Ada penambahan kasus yang sudah dua kali follow-up spesimen dua kali negatif dan kita nyatakan sembuh sebanyak satu orang, sehingga total kasus sembuh adalah 30 orang."
Lalu, ia menyebut terdapat penambahan pasien meninggal dunia sebanyak satu orang.
"Kemudian ada satu tambah lagi kasus yang meninggal dari data yang kami rilis kemarin 48, sehingga total kasus meninggal adalah 49," jelasnya. (Taufik Ismail) wartakota.tribunnews.com
Di mana pesan tersebut menginformasikan bahwa PT PLN (Persero) akan memberikan kompensasi listrik.
Kompensasi itu terkait dengan imbauan pemerintah untuk work from home (WFH) alias kerja dari rumah.
Namun menanggapi informasi tersebut, pihak PLN membantahnya.
Pihak PLN menegaskan bahwa informasi itu hoax atau tidak benar.
"Menanggapi informasi yang beredar tentang adanya pemberian kompensasi dari PLN kepada pelanggan karena ada kebijakan Work from Home (WFH), PLN memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks," kata I Made Suprateka Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN, dalam siaran tertulisnya, Senin (30/3/2020).
Link yang dibagikan melalui pesan berantai tersebut, lanjut Suprateka adalah kompensasi yang pernah diberikan oleh PLN.
Yaitu pada saat padam listrik yang terjadi pada Agustus 2019 lalu.
Bukan kompensasi karena adanya Work From Home.
"Jadi bisa kami pastikan isu tersebut tidak benar," ujarnya.
Relaksasi Kredit
SEBAGAI bagian dari penanganan dampak penyebaran Virus Corona, pemerintah memberikan keringanan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah memberikan kelonggaran pembayaran bunga dan angsuran selama satu tahun bagi kelompok usaha tersebut.
"Kepada pelaku UMKM, OJK (otoritas jasa keuangan) akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar, asal untuk tujuan usaha," kata Presiden dalam konferensi pers, Selasa (24/3/2020).
Dengan demikian, menurutnya tukang ojek dan sopir taksi yang kredit kendaraan, serta nelayan yang kredit perahu, diberi kelonggaran pembayaran kredit.
"Tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran satu tahun," kata Presiden.
Selama pemberian kelonggaran tersebut, Presiden melarang industri keuangan menagih kredit angsuran kepada nasabah. Apalagi, menggunakan jasa debt collector.
"Pihak perbankan dan industri keuangan non bank dilarang mengejar-ngejar angsuran."
"Apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collecor, Itu dilarang dan saya minta kepolisan mencatat hal ini," tegas Presiden.
Alokasikan Rp 1,5 Triliun untuk Bantuan Uang Muka Rumah Bersubsidi
Pemerintahan mengalokasikan anggaran Rp 1,5 triliun untuk bantuan kredit kepemilikan rumah bersubsidi, dalam rangka penanggulangan dampak penyebaran Virus Corona di Indonesia.
"Anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp 1,5 triliun," kata Presiden.
Bantuan tersebut, menurut Presiden, melalui dua stimulus.
Pertama, pemerintah memberikan subisidi selisih bunga selama 10 tahun.
"Jika bunga di atas 5%, maka selisih bunganya akan dibayar pemerintah," jelasnya.
Stimulus kedua, pemerintah memberikan subisidi bantuan uang muka bagi masyarakat yang mengambil kredit rumah bersubsidi.
Selain kredit perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan pada kredit usaha.
Bantuan tersebut berupa kelonggaran kredit bagi usaha mikro yang nilai kreditnya dibawah Rp 10 miliar.
"Baik kredit yang diberikan oleh perbankan maupun industri keuangan nonbank," papar Presiden.
Selain itu, bantuan penundaan cicilan serta penurunan bunga selama satu tahun pada kredit kendaraan.
Nantinya tukang ojek yang memiliki cicilan motor, sopir taksi yang memiliki cicilan mobil, dan nelayan yang memiliki cicilan perahu, akan diberikan kelonggaran kredit atau cicilan selama satu tahun.
"Keluhan saya dengar juga dari tukang ojek, supir taksi yang sedang memiliki kredit motor atau kredit mobil, ataupun nelayan yang sedang memiliki kredit perahu."
"Saya kira ini juga perlu disampaikan ke mereka tidak perlu khawatir, karena pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun," ungkapnya.
Tambah Anggaran Bantuan Sosial Jadi Rp 4,5 Triliun
Pemerintah juga akan menambah anggaran bantuan sosial menjadi Rp 4,5 triliun.
Dengan anggaran tersebut, nantinya dana dalam kartu sembako murah akan mendapatkan tunjangan Rp 200 ribu per bulan, dari yang tadinya Rp 150 ribu.
"Sebentar lagi juga akan kita keluarkan kebijakan untuk penerima kartu sembako selama 6 bulan mendatang, akan kita tambah Rp 50 ribu."
"Sehingga diterima Rp 200 ribu per keluarga penerima manfaat. Yang kita siapkan Rp. 4,5 triliun," terang Presiden.
Presiden juga mengatakan, program kartu Pra Kerja akan segera diimplementasikan.
Program tersebut sebagai antisipasi bagi para pekerja yang terkena PHK akibat pandemi Virus Corona.
Pemerintah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 10 triliun.
"Para pekerja harian yang kehilangan penghasilan dan para pengusaha mikro yang kehilangan pasar atau kehilangan omset."
"Alokasi anggaran yang kita siapkan adalah Rp 10 triliun," cetus Presiden.
Presiden menginstruksikan para gubernur untuk mendukung program tersebut dengan mendata warganya yang layak menerima bantuan .
"Agar provinsi-provinsi bisa ikut mendukung ini, siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik," ucapnya.
686 Pasien
Juru bicara pemerintah untuk penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 686 orang.
"Ada penambahan 107 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 686 orang positif," kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Selasa (24/3/2020).
Yurianto menambahkan, pasien sembuh tak bertambah dan tetap di angka 30 orang, sedangkan pasien meninggal bertambah menjadi 55 orang.
Sebelumnya, juru bicara pemerintah untuk penanganan Virus Corona Achmad Yurianto menyatakan, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 579 orang.
Yurianto mengatakan, terdapat penambahan jumlah pasien positif sebanyak 65 orang.
"Ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang yang terdiri dari berbagai provinsi yang bisa kita lihat di tabel."
"Sehingga total kasus pada hari ini menjadi 579 kasus," kata Yurianto di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).
Yurianto pun menjelaskan pasien positif tersebut tersebar dari sejumlah wilayah di Indonesia.
Yurianto menambahkan, terdapat penambahan pasien sembuh dari virus corona sebanyak 1 orang.
"Ada penambahan kasus yang sudah dua kali follow-up spesimen dua kali negatif dan kita nyatakan sembuh sebanyak satu orang, sehingga total kasus sembuh adalah 30 orang."
Lalu, ia menyebut terdapat penambahan pasien meninggal dunia sebanyak satu orang.
"Kemudian ada satu tambah lagi kasus yang meninggal dari data yang kami rilis kemarin 48, sehingga total kasus meninggal adalah 49," jelasnya. (Taufik Ismail) wartakota.tribunnews.com
