Banjarnegara - Slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebesar Rp 5,9 juta viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Budhi ingin Presiden membaca dan memperhatikannya. Namun belakangan terungkap berbagai tunjangan yang tidak ikut diunggah sebelumnya.
Berdasarkan rincian slip gaji bupati yang diperlihatkan Budhi Sarwono, gaji pokok tercatat Rp 2,1 juta dengan tunjangan istri/suami Rp 210 ribu dan tunjangan anak Rp 42 ribu.
Untuk tunjangan jabatan, Rp 3,780.000, tunjangan beras Rp 217.260, tunjangan PPh Rp 34.463, tunjangan BPJS Kesehatan Rp 70.560, tunjangan JKK Rp 5.040, tunjangan JKM Rp 15.120 dan pembulan Rp 40.
Dari jumlah tersebut, dipotong dengan potongan taspen, PPh, BPJS Kesehatan, Perumahan, JKK, JKM sebesar Rp 360.383. Sehingga jumlah gaji bersih sebesar Rp 6.114. 100. Gaji bersih tersebut dikurangi zakat Rp 152.900 dan gaji yang diterima Rp 5.961.200.
Unggahan slip gaji itu dilakukan oleh akun resmi Pemkab Banjarnegara. Budhi membenarkan angka tersebut. Dia mengaku tidak keberatan perihal slip gaji miliknya yang diunggah di media sosial. Malahan, ia berharap agar Presiden Joko Widodo membacanya.
"Mudah-mudahan bisa dibaca Pak Presiden Joko Widodo dan dipertimbangkan. Karena jika dibanding dengan gaji DPRD, Kabupaten gaji bupati jauh di bawahnya. Saya pun siap 'urun rembug' terkait hal ini kepada Pak Presiden," kata dia.
Namun belakangan setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa selain gaji pokok ada sejumlah tunjangan resmi yang diterima bupati. Budhi Sarwono menyebutkan tunjangan operasional sebesar Rp 1 juta per hari. Tunjangan ini disesuaikan dengan besaran APBD Banjarnegara.
"Iya benar selain gaji, juga ada tunjangan operasional. Setiap harinya maksimal Rp 1 juta. Itu biasanya digunakan untuk keperluan saat kegiatan. Seperti saat saya ke Kecamatan Karangkobar bersama Dishub, Satpol PP untuk makan siang bareng," ujar Budhi.
Bupati sebagai komisaris BUMD juga mendapat honor. Hanya ada dua BUMD yang memberikan honor, yakni Perusda Percetakan Rp 1.250.000 per bulan dan PDAM, Rp 700 ribu per bulan.
Sedangkan BUMD lainnya tidak memberikan honor karena masih merugi. misalnya BUMD pertambangan.
Untuk BKK Mandiraja, saat ini kepemilikannya dibagi dua, yakni kabupaten Banjarnegara 60 persen dari pendapatan, dan Jawa Tengah 40 persen. uang tersbut masuk ke kas daerah. "Sementara untuk BKK Banjarnegara sudah di-merger dengan BKK Jawa Tengah," terangnya.
Di tengah viralnya slip gaji bupati, Budhi Sarwono memiliki kekayaan mencapai Rp 19,1 miliar. Jumlah tersebut seperti laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada bulan Maret 2019.
"Yang di LHKPN itu benar memang segitu (Rp 19,1 miliar). Sebenarnya dengan gaji berapapun saya bersyukur," ujarnya.
Namun Budhi menegaskan keresahan terhadap gaji kepala daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap para bupati lain. Budhi berkilah, rendahnya gaji kepala daerah menjadi salah satu potensi bupati untuk melakukan tindak pidana korupsi.
"Gaji yang kecil ini menjadi salah satu pemicu bupati korupsi. Contohnya sudah ada kabupaten tetangga, juga yang baru terjadi Bupati Kabupaten Lampung Utara yang baru saja OTT (KPK)," ujar Budhi. news.detik.com
Berdasarkan rincian slip gaji bupati yang diperlihatkan Budhi Sarwono, gaji pokok tercatat Rp 2,1 juta dengan tunjangan istri/suami Rp 210 ribu dan tunjangan anak Rp 42 ribu.
Untuk tunjangan jabatan, Rp 3,780.000, tunjangan beras Rp 217.260, tunjangan PPh Rp 34.463, tunjangan BPJS Kesehatan Rp 70.560, tunjangan JKK Rp 5.040, tunjangan JKM Rp 15.120 dan pembulan Rp 40.
Dari jumlah tersebut, dipotong dengan potongan taspen, PPh, BPJS Kesehatan, Perumahan, JKK, JKM sebesar Rp 360.383. Sehingga jumlah gaji bersih sebesar Rp 6.114. 100. Gaji bersih tersebut dikurangi zakat Rp 152.900 dan gaji yang diterima Rp 5.961.200.
Unggahan slip gaji itu dilakukan oleh akun resmi Pemkab Banjarnegara. Budhi membenarkan angka tersebut. Dia mengaku tidak keberatan perihal slip gaji miliknya yang diunggah di media sosial. Malahan, ia berharap agar Presiden Joko Widodo membacanya.
"Mudah-mudahan bisa dibaca Pak Presiden Joko Widodo dan dipertimbangkan. Karena jika dibanding dengan gaji DPRD, Kabupaten gaji bupati jauh di bawahnya. Saya pun siap 'urun rembug' terkait hal ini kepada Pak Presiden," kata dia.
Namun belakangan setelah dikonfirmasi, diketahui bahwa selain gaji pokok ada sejumlah tunjangan resmi yang diterima bupati. Budhi Sarwono menyebutkan tunjangan operasional sebesar Rp 1 juta per hari. Tunjangan ini disesuaikan dengan besaran APBD Banjarnegara.
"Iya benar selain gaji, juga ada tunjangan operasional. Setiap harinya maksimal Rp 1 juta. Itu biasanya digunakan untuk keperluan saat kegiatan. Seperti saat saya ke Kecamatan Karangkobar bersama Dishub, Satpol PP untuk makan siang bareng," ujar Budhi.
Bupati sebagai komisaris BUMD juga mendapat honor. Hanya ada dua BUMD yang memberikan honor, yakni Perusda Percetakan Rp 1.250.000 per bulan dan PDAM, Rp 700 ribu per bulan.
Sedangkan BUMD lainnya tidak memberikan honor karena masih merugi. misalnya BUMD pertambangan.
Untuk BKK Mandiraja, saat ini kepemilikannya dibagi dua, yakni kabupaten Banjarnegara 60 persen dari pendapatan, dan Jawa Tengah 40 persen. uang tersbut masuk ke kas daerah. "Sementara untuk BKK Banjarnegara sudah di-merger dengan BKK Jawa Tengah," terangnya.
Di tengah viralnya slip gaji bupati, Budhi Sarwono memiliki kekayaan mencapai Rp 19,1 miliar. Jumlah tersebut seperti laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada bulan Maret 2019.
"Yang di LHKPN itu benar memang segitu (Rp 19,1 miliar). Sebenarnya dengan gaji berapapun saya bersyukur," ujarnya.
Namun Budhi menegaskan keresahan terhadap gaji kepala daerah sebagai bentuk kepedulian terhadap para bupati lain. Budhi berkilah, rendahnya gaji kepala daerah menjadi salah satu potensi bupati untuk melakukan tindak pidana korupsi.
"Gaji yang kecil ini menjadi salah satu pemicu bupati korupsi. Contohnya sudah ada kabupaten tetangga, juga yang baru terjadi Bupati Kabupaten Lampung Utara yang baru saja OTT (KPK)," ujar Budhi. news.detik.com
