Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menilai bahwa saat ini manfaat BPJS Kesehatan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya yang termasuk peserta mandiri dibanding orang miskin yang termasuk PBI (Penerima Bantuan Iuran). Padahal iuran dari PBI tersebut merupakan yang paling besar.
Staff Jaminan Sosial KRPI, Timboel Siregar mengungkapkan, terbatasnya biaya dan akses pengetahuan orang miskin terhadap BPJS membuat mereka tidak dapat merasakan manfaatnya. Bahkan banyak di antaranya tidak tahu kalau dirinya sudah terdaftar sebagai peserta.
Dia mencontohkan, saat orang miskin dirujuk ke sebuah Rumah Sakit (RS) di kota, banyak yang terpaksa tidak berangkat sebab terkendala oleh biaya.
"Fasilitas kesehatan ini kan gak semua tersedia, orang dirujuk ke kota dia harus berangkat sendiri, bagaimana orang yang menemani? harus dikasih makan juga, kalau dia (berangkat) sendiri ya gak bakalan mungkin. Dari pada nyusahin, sudah kita di rumah saja deh, jadi utilitasnya rendah," kata dia saat ditemui usai diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (13/11).
Sementara itu, orang kaya saat dirujuk ke RS di kota bahkan yang letaknya jauh pun dapat langsung berangkat kata dia. Selain itu, orang kaya mudah memperoleh akses pengetahuan mengenai BPJS sebab terbantu dengan adanya teknologi.
"Kalau dari utilitas jelas bahwa peserta mandiri yang orang-orang kaya ini tahu pengetahua buka google, bertanya. Tapi kan orang miskin belum tentu buka google, belum tentu juga punya duit untuk ke faskes lanjutan," keluhnya.
Oleh karena itu, harus ada afirmasi bagi para peserta miskin tersebut. Terutama dengan adanya kenaikan besaran iuran.
Kenaikan iuran, harus sebanding dengan peningkatan layanan terutama untuk warga miskin. Mulai dari pertama kali mendaftar berobat hingga proses rujukan.
Seperti diketahui iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II naik, masing-masing kelas akan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 dan Rp 51.000 menjadi Rp 110.000
"Harus diikuti afirmasi action untuk rakyat miskin. Kalau dia harus dirujuk harus dipastikan transportasinya harus sampai dan ornag yang menemaninya dikasih makan. Harus ada afirmasi untuk merespon kenaikan iuran yang sangat besar ini. Kalau begini-gini aja, kasian juga orang miskin hanya sebagai objek untuk menambah iuran," tutupnya. merdeka.com
Staff Jaminan Sosial KRPI, Timboel Siregar mengungkapkan, terbatasnya biaya dan akses pengetahuan orang miskin terhadap BPJS membuat mereka tidak dapat merasakan manfaatnya. Bahkan banyak di antaranya tidak tahu kalau dirinya sudah terdaftar sebagai peserta.
Dia mencontohkan, saat orang miskin dirujuk ke sebuah Rumah Sakit (RS) di kota, banyak yang terpaksa tidak berangkat sebab terkendala oleh biaya.
"Fasilitas kesehatan ini kan gak semua tersedia, orang dirujuk ke kota dia harus berangkat sendiri, bagaimana orang yang menemani? harus dikasih makan juga, kalau dia (berangkat) sendiri ya gak bakalan mungkin. Dari pada nyusahin, sudah kita di rumah saja deh, jadi utilitasnya rendah," kata dia saat ditemui usai diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (13/11).
Sementara itu, orang kaya saat dirujuk ke RS di kota bahkan yang letaknya jauh pun dapat langsung berangkat kata dia. Selain itu, orang kaya mudah memperoleh akses pengetahuan mengenai BPJS sebab terbantu dengan adanya teknologi.
"Kalau dari utilitas jelas bahwa peserta mandiri yang orang-orang kaya ini tahu pengetahua buka google, bertanya. Tapi kan orang miskin belum tentu buka google, belum tentu juga punya duit untuk ke faskes lanjutan," keluhnya.
Oleh karena itu, harus ada afirmasi bagi para peserta miskin tersebut. Terutama dengan adanya kenaikan besaran iuran.
Kenaikan iuran, harus sebanding dengan peningkatan layanan terutama untuk warga miskin. Mulai dari pertama kali mendaftar berobat hingga proses rujukan.
Seperti diketahui iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan II naik, masing-masing kelas akan naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 dan Rp 51.000 menjadi Rp 110.000
"Harus diikuti afirmasi action untuk rakyat miskin. Kalau dia harus dirujuk harus dipastikan transportasinya harus sampai dan ornag yang menemaninya dikasih makan. Harus ada afirmasi untuk merespon kenaikan iuran yang sangat besar ini. Kalau begini-gini aja, kasian juga orang miskin hanya sebagai objek untuk menambah iuran," tutupnya. merdeka.com
