Anggaran yang dialokasikan untuk DPR RI untuk tahun 2020 mencapai Rp5,11 triliun, naik Rp833 miliar ketimbang tahun anggaran terakhir.
Kinerja para wakil rakyat idealnya berbanding lurus dengan jumlah anggaran, kata peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengomentari kenaikan anggaran ini.
"Anggaran yang terus naik bisa berdampak pada kinerja mereka," katanya di Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019).
Tapi Lucius sadar yang ideal itu masih belum bisa terealisasi. Bahkan masih lumayan jauh karena dalam beberapa tahun terakhir terbukti "anggaran APBN maupun APBN-Perubahan naik terus, namun kinerja DPR tak berubah."
Anggaran untuk legislatif memang terus bertambah. Pada APBN 2015 alokasi anggaran untuk DPR mencapai Rp3,598 triliun, naik jadi Rp5,191 triliun pada APBN-P. Pada APBN tahun 2016 alokasi anggaran ditetapkan sebanyak Rp3,699 triliun, tidak berubah meski ada APBN-P 2016.
"Pada APBN tahun 2017 sebesar Rp4,186 triliun. Sementara APBNP 2017 meningkat menjadi 4,761 triliun," terang Lucius.
Salah satu indikator kinerja DPR adalah produktivitas mereka dalam membikin undang-undang. Mereka dianggap tidak produktif. Namun sekalinya mengebut pembahasan menjelang habisnya masa kerja seperti sekarang, malah rancangan UU mereka banyak yang bermasalah/kontroversial.
Mahasiswa bahkan sudah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPR.
Pada akhirnya, jika DPR terus juga tidak menunjukkan performa, kepercayaan publik akan semakin menurun.
Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada Agustus kemarin, DPR adalah instansi negara dengan tingkat kepercayaan publik nomor dua terendah, hanya kalah dibanding partai politik. Lembaga yang paling dipercaya publik adalah KPK, yang bagi sebagian orang kini tengah dilemahkan.
"Kalau anggaran naik tidak ada pengaruh, berarti tidak ada hal yang bisa diharapkan dari mereka," pungkas Lucius. tirto.id
Kinerja para wakil rakyat idealnya berbanding lurus dengan jumlah anggaran, kata peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, mengomentari kenaikan anggaran ini.
"Anggaran yang terus naik bisa berdampak pada kinerja mereka," katanya di Jakarta Timur, Kamis (26/9/2019).
Tapi Lucius sadar yang ideal itu masih belum bisa terealisasi. Bahkan masih lumayan jauh karena dalam beberapa tahun terakhir terbukti "anggaran APBN maupun APBN-Perubahan naik terus, namun kinerja DPR tak berubah."
Anggaran untuk legislatif memang terus bertambah. Pada APBN 2015 alokasi anggaran untuk DPR mencapai Rp3,598 triliun, naik jadi Rp5,191 triliun pada APBN-P. Pada APBN tahun 2016 alokasi anggaran ditetapkan sebanyak Rp3,699 triliun, tidak berubah meski ada APBN-P 2016.
"Pada APBN tahun 2017 sebesar Rp4,186 triliun. Sementara APBNP 2017 meningkat menjadi 4,761 triliun," terang Lucius.
Salah satu indikator kinerja DPR adalah produktivitas mereka dalam membikin undang-undang. Mereka dianggap tidak produktif. Namun sekalinya mengebut pembahasan menjelang habisnya masa kerja seperti sekarang, malah rancangan UU mereka banyak yang bermasalah/kontroversial.
Mahasiswa bahkan sudah mengeluarkan mosi tidak percaya kepada DPR.
Pada akhirnya, jika DPR terus juga tidak menunjukkan performa, kepercayaan publik akan semakin menurun.
Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia pada Agustus kemarin, DPR adalah instansi negara dengan tingkat kepercayaan publik nomor dua terendah, hanya kalah dibanding partai politik. Lembaga yang paling dipercaya publik adalah KPK, yang bagi sebagian orang kini tengah dilemahkan.
"Kalau anggaran naik tidak ada pengaruh, berarti tidak ada hal yang bisa diharapkan dari mereka," pungkas Lucius. tirto.id
