Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, atau biasa disapa Buwas , menyebut ada penyelewengan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang seharusnya disalurkan dalam bentuk beras kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), senilai Rp 5 triliun. Duit yang dikorupsi itu mencapai sekitar 25 persen dari total uang yang dianggarkan pemerintah, yang sebesar Rp 20,1 triliun untuk tahun 2019.
"Jadi kurang lebih yang dimainkan setiap tahun ada Rp 5 triliun lebih, hampir sepertiga itu dimainkan. Apalagi Pak Presiden (Joko Widodo) akan menambah Rp 60 triliun (anggaran BPNT). Kita bisa bayangkan uang yang akan dikorupsi," ujar Budi Waseso di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin, 23 September 2019.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi ini menjelaskan, bahwa uang yang dikorupsi itu dikumpulkan dari margin keuntungan hasil manipulasi kemasan beras yang tidak sesuai. "Margin rata-rata itu hampir 30 ribu atau 29 ribu dari 110 ribu. Jika dari total dana 20 triliun, itu berapa persennya? Itu fakta di lapangan, semua data saya sudah lengkap dan sudah saya serahkan kepada Satgas (Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI)," ungkap Buwas.
Menurut Buwas, kejahatan korupsi seperti itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena banyak oknum dari penyalur BPNT yang memberikan beras dengan kualitas yang buruk, seperti bau, dan berkutu lalu mengancam. "Munculnya preman-preman yang memaksa saudara-saudara kita penerima BPNT untuk menerima beras jelek dengan ancaman. Kalau tidak menerima akan dicoret dari daftar KPM. Itu norak, ketahuan banget," Budi Waseso menambahkan.
Budi Waseso menjelaskan, modus operandi yang dilakukan adalah dengan memberikan beras yang tidak sesuai kualitas beras. Contohnya, seperti yang seharusnya diterima KPM dengan 5 kilogram beras tapi tidak sesuai takarannya. "Ini contohnya, kalau kalian timbang tidak ada berat lima kilogram, pasti kurang," kata Buwas sambil mengangkat kantong beras yang digunakan sebagai BPNT.
Lalu pengelabuan juga dilakukan memberikan dengan beras kualitas medium tapi dengan kemasan premium. Menurut Buwas, kemasan beras premium sangat mudah dipalsukan dan banyak beredar di laman jual beli online.
"Jadi saya tidak mengarang-ngarang, harus fair, kita harus bela ini. Karung Bulog ini dijual Rp 1.000/pcs," ucap Budi Waseso.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan jumlah penerima BPNT bisa meningkat menjadi 15,6 juta PKM tahun ini, dari 10,2 juta PKM pada tahun lalu. Total anggaran yang disiapkan Rp20,1 triliun untuk tahun 2019.
Budi Waseso mengungkapkan, banyak temuan di lapangan yang menunjukan bahwa ada dugaan dana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok. "Kita sudah wawancarai beberapa, ada rekamannya, ada videonya, ini bisa diselesaikan dalam jalur hukum. Jadi kita tidak main-main," ujar Buwas. bisnis.tempo.co
"Jadi kurang lebih yang dimainkan setiap tahun ada Rp 5 triliun lebih, hampir sepertiga itu dimainkan. Apalagi Pak Presiden (Joko Widodo) akan menambah Rp 60 triliun (anggaran BPNT). Kita bisa bayangkan uang yang akan dikorupsi," ujar Budi Waseso di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin, 23 September 2019.
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi ini menjelaskan, bahwa uang yang dikorupsi itu dikumpulkan dari margin keuntungan hasil manipulasi kemasan beras yang tidak sesuai. "Margin rata-rata itu hampir 30 ribu atau 29 ribu dari 110 ribu. Jika dari total dana 20 triliun, itu berapa persennya? Itu fakta di lapangan, semua data saya sudah lengkap dan sudah saya serahkan kepada Satgas (Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI)," ungkap Buwas.
Menurut Buwas, kejahatan korupsi seperti itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Karena banyak oknum dari penyalur BPNT yang memberikan beras dengan kualitas yang buruk, seperti bau, dan berkutu lalu mengancam. "Munculnya preman-preman yang memaksa saudara-saudara kita penerima BPNT untuk menerima beras jelek dengan ancaman. Kalau tidak menerima akan dicoret dari daftar KPM. Itu norak, ketahuan banget," Budi Waseso menambahkan.
Budi Waseso menjelaskan, modus operandi yang dilakukan adalah dengan memberikan beras yang tidak sesuai kualitas beras. Contohnya, seperti yang seharusnya diterima KPM dengan 5 kilogram beras tapi tidak sesuai takarannya. "Ini contohnya, kalau kalian timbang tidak ada berat lima kilogram, pasti kurang," kata Buwas sambil mengangkat kantong beras yang digunakan sebagai BPNT.
Lalu pengelabuan juga dilakukan memberikan dengan beras kualitas medium tapi dengan kemasan premium. Menurut Buwas, kemasan beras premium sangat mudah dipalsukan dan banyak beredar di laman jual beli online.
"Jadi saya tidak mengarang-ngarang, harus fair, kita harus bela ini. Karung Bulog ini dijual Rp 1.000/pcs," ucap Budi Waseso.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan jumlah penerima BPNT bisa meningkat menjadi 15,6 juta PKM tahun ini, dari 10,2 juta PKM pada tahun lalu. Total anggaran yang disiapkan Rp20,1 triliun untuk tahun 2019.
Budi Waseso mengungkapkan, banyak temuan di lapangan yang menunjukan bahwa ada dugaan dana tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi dan kelompok. "Kita sudah wawancarai beberapa, ada rekamannya, ada videonya, ini bisa diselesaikan dalam jalur hukum. Jadi kita tidak main-main," ujar Buwas. bisnis.tempo.co
