Jurnalmsulim.com - Aset negara di kawasan seluruh Jakarta diperkirakan mencapai Rp1.120-an triliun mencakup kawasan Sudirman dan Thamrin, termasuk kawasan segitiga emas Jakarta nilainya sekitar Rp 357 triliun.
Aset-aset itu digunakan untuk perkantoran, misalnya gedung Kemenag, Bawaslu, Kemenko Maritim, BPPT, Kementerian PAN RB dan Kemendikbud. Ada juga aset yang digunakan untuk non kantor. Dari sekian aset negara di DKI Jakarta, yang paling besar nilainya adalah Gelora Bung Karno (GBK) lebih dari Rp 310-320 triliun.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal bila aset-aset itu dipakai untuk pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan, tak semuanya dijual, tapi ada skema lain seperti sewa atau kerja sama operasi atau lainnya.
"Pemanfaatan aset negara bisa dengan berbagai macam, ada yang dengan sewa, kerja sama pemanfaatan, KSO, atau BOT. Ada berbagai modalitas untuk bisa memanfaatkan aset tanpa dijual. Menjual bisa menjadi satu pilihan, bisa dengan tukar guling atau transfer aset itu ke pihak lain," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/8)
Ia bilang khusus untuk tukar guling, secara ketentuan panjang prosesnya, dan belum tentu jadi pilihan ideal atau menguntungkan bagi negara.
"Dalam berbagai kesempatan kami mencoba mengeksplor beberapa pilihan lain. termasuk kalau ada BUMN yang piawai mengelola suatu properti, bisa saja aset tersebut kita masukan ke BUMN tersebut sebagai penyertaan modal bukan dijual. Kita sertakan sebagai inbreng modal kepada BUMN yang akan mengelolanya lebih profesional," katanya..
Bila menilik apa yang disampaikan Isa, total nilai aset negara di DKI Jakarta sejatinya sudah bisa menutupi biaya pemindahan ibu kota atau hampir 3 kali lipat. Bahkan aset di segitiga emas aja sudah hampir bisa membiayai biaya pemindahan ibu kota di Kalimantan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah mengatakan lahan calon lokasi ibu kota di Kalimantan sekitar 30.000 hektare hingga 40.000 hektare tergantung jumlah aparat sipil negara (ASN) yang dipindahkan.
"Kalau soal biaya sudah tadi, kira-kira Rp 466 triliun (untuk 40.000 hektare), kalau 30.000 hektare kira-kira Rp 322 triliun," ujar Basuki. Cnbcindonesia.com
Aset-aset itu digunakan untuk perkantoran, misalnya gedung Kemenag, Bawaslu, Kemenko Maritim, BPPT, Kementerian PAN RB dan Kemendikbud. Ada juga aset yang digunakan untuk non kantor. Dari sekian aset negara di DKI Jakarta, yang paling besar nilainya adalah Gelora Bung Karno (GBK) lebih dari Rp 310-320 triliun.
Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi sinyal bila aset-aset itu dipakai untuk pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan, tak semuanya dijual, tapi ada skema lain seperti sewa atau kerja sama operasi atau lainnya.
"Pemanfaatan aset negara bisa dengan berbagai macam, ada yang dengan sewa, kerja sama pemanfaatan, KSO, atau BOT. Ada berbagai modalitas untuk bisa memanfaatkan aset tanpa dijual. Menjual bisa menjadi satu pilihan, bisa dengan tukar guling atau transfer aset itu ke pihak lain," kata Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/8)
Ia bilang khusus untuk tukar guling, secara ketentuan panjang prosesnya, dan belum tentu jadi pilihan ideal atau menguntungkan bagi negara.
"Dalam berbagai kesempatan kami mencoba mengeksplor beberapa pilihan lain. termasuk kalau ada BUMN yang piawai mengelola suatu properti, bisa saja aset tersebut kita masukan ke BUMN tersebut sebagai penyertaan modal bukan dijual. Kita sertakan sebagai inbreng modal kepada BUMN yang akan mengelolanya lebih profesional," katanya..
Bila menilik apa yang disampaikan Isa, total nilai aset negara di DKI Jakarta sejatinya sudah bisa menutupi biaya pemindahan ibu kota atau hampir 3 kali lipat. Bahkan aset di segitiga emas aja sudah hampir bisa membiayai biaya pemindahan ibu kota di Kalimantan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pernah mengatakan lahan calon lokasi ibu kota di Kalimantan sekitar 30.000 hektare hingga 40.000 hektare tergantung jumlah aparat sipil negara (ASN) yang dipindahkan.
"Kalau soal biaya sudah tadi, kira-kira Rp 466 triliun (untuk 40.000 hektare), kalau 30.000 hektare kira-kira Rp 322 triliun," ujar Basuki. Cnbcindonesia.com
