Jurnalmuslim.com - Sebuah lembaga think tank (wadah pemikir) Australia pada Jumat, (25/9/2020), mengatakan pihak berwenang China telah menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang.
Hal itu disebutkan dalam laporan terakhir mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Xinnjiang.
Kelompok hak asasi mengatakan ada lebih dari 1 juta etnis Uighur dan etnis Muslim berbahasa Turki lainnya yang ditawan di kamp penahanan di wilayah barat laut tersebut.
Dilansir dari Channel News Asia, (25/9/2020), mereka ditekan agar menghentikan aktivitas tradisional dan keagamaan.
Ada sekitar 16.000 masjid yang telah dihancurkan atau dirusak, menurut laporan Australian Strategic Policy Institute (ASPI).
Jumlah ini didasarkan pada citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs yang disucikan dan pemodelan statistik.
Laporan itu menyebut mayoritas penghancuran terjadi dalam tiga tahun terakhir dan diperkirakan ada 8.500 masjid yang telah hancur sepenuhnya, dan ada lebih banyak kerusakan di luar pusat Kota Urumqi dan Kashgar.
Banyak masjid yang lolos dari penghancuran disingkirkan kubah dan menaranya, menurut laporan itu.
Diperkirakan ada kurang dari 15.500 masjid (utuh dan rusak) yang masih berdiri di Xinjiang.
Jika benar, jumlah tersebut menjadi jumlah masjid paling sedikit di Xinjiang sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu oleh Revolusi Kebudayaan.
Sebaliknya, tidak ada satu pun gereja Kristen dan kuil Buddha, yang diteliti oleh lembaga itu, yang dirusak atau dihancurkan.
ASPI juga mengatakan hampir sepertiga situs suci Islam utama di Xinjiang, termasuk tempat suci, makam, dan tempat ziarah, telah dihancurkan.
Penyelidikan yang dilakukan AFP tahun lalu mendapati puluhan makam di wilayah itu telah dihancurkan, membuat sisa-sisa kerangka manusia dan batu bata dari makam yang rusak tersebar ke seluruh tempat itu.
Foto ini diambil pada 11 September 2019 menunjukkan seorang pria mengendarai kendaraan di lingkungan etnis Uighur di Aksu, Xinjiang. Otoritas China melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dalam opersi menahan pertumbuhan populasi etnis minoritas di wilayah Xinjiang barat, menurut penelitian yang diterbitkan pada 29 Juni 2020.
Foto ini diambil pada 11 September 2019 menunjukkan seorang pria mengendarai kendaraan di lingkungan etnis Uighur di Aksu, Xinjiang. Otoritas China melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dalam opersi menahan pertumbuhan populasi etnis minoritas di wilayah Xinjiang barat, menurut penelitian yang diterbitkan pada 29 Juni 2020. (HECTOR RETAMAL / AFP)
Namun, China menegaskan masyarakat Xinjiang menikamti kebebasan beragama secara penuh.
Bahkan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada pekan lalu mengatakan ada sekitar 24.000 masjid di Xinjiang, jumlah masjid per orang yang "lebih tinggi daripada di banyak negara Muslim".
Para Aktivis Mengutuk Tindakan Genosida terhadap Minoritas Muslim Uighur
Puluhan kelompok aktivis pada Selasa, (15/9/2020), mengatakan kejahatan kemanusiaan dan genosida terhadap Muslim Uighur sedang terjadi di wilayah terpencil Xinjiang.
Dalam surat terbuka, mereka menyebut ada lebih dari 1 juta orang yang ditahan di kamp-kamp Xinjiang.
Dilansir dari Reuters, (15/9/2020), Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi tuduhan tersebut ketika dihubungi Reuters.
Berbeda dari tuduhan para aktivis, China mengatakan kamp tersebut digunakan untuk pendidikan vokasional dan pusat pelatihan.
Kamp tersebut menjadi bagian dari langkah deradikalisasi dan perlawanan terhadap terorisme.
Surat terbuka itu ditandatangani berbagai kelompok, termasuk Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) dan Genocide Watch.
Mereka meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan.
"Kejahatan, termasuk penahanan secara sewenang-wenang sebanyak 1 sampai 1,8 juta orang di kamp penahanan, progam indoktrinasi politik besar-besaran, penghilangan paksa, penghancuran situs budaya, kerja paksa, angka penahanan di penjara yang tidak proporsional, kampanye dan kebijakan kontrasepsi paksa," demikian bunyi pernyataan dalam surat itu dikutip dari Reuters.
Menurut hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan dinyatakan sebagai kejahatan yang sistematis dan meluas.
Sementara itu, bukti adanya genosida, atau keinginan untuk menghilangkan sebagai dari penduduk, lebih susah dibuktikan.
Namun, menurut mereka, tindakan kontrasepsi paksa sudah masuk tindakan genosida.
"Tindakan-tindakan ini sudah memenuhi ambang undang-undang genosida, pokok kejahatan internasional menurut Konvensi Genosida, yang melarang 'tindakan pemaksaan dengan maksud mencegah kelahiran' di kelompok etnis atau keagamaan.
Kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, pada Senin (14/9/2020), mengatakan dia sedang dalam pembicaraan dengan pihak berwenang China agar bisa mengunjungi Xinjiang, tempat para Muslim Uighur berada.
Namun, para aktivis mengaku kecewa dengan pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia.
Di dewan itu, kata mereka, China tidak pernah menjadi objek resolusi.
"Ucapan Bachelet mengenai China tidak menjelaskan apa pun, tidak ada kabar mengenai kerugiaan kemanusiaan dari pelanggaran hak asasi yang dilakukan China, termasuk terhadap Uighur dan di Hong Kong, tidak juga keprihatinan yang sedang berlangsung mengenai kebebasan berekspresi, penahanan sewenang-wenang, dan tindakan keras terhadap warga sipil," kata Sarah Brooks dari International Service for Human Rights kepada Reuters.
"Malahan, ucapan itu berbicara banyak mengenai posisi biro hak asasi manusia yang lemah terhadap China," kata dia.
(Tribunnewswiki/Tyo)
Hal itu disebutkan dalam laporan terakhir mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Xinnjiang.
Kelompok hak asasi mengatakan ada lebih dari 1 juta etnis Uighur dan etnis Muslim berbahasa Turki lainnya yang ditawan di kamp penahanan di wilayah barat laut tersebut.
Dilansir dari Channel News Asia, (25/9/2020), mereka ditekan agar menghentikan aktivitas tradisional dan keagamaan.
Ada sekitar 16.000 masjid yang telah dihancurkan atau dirusak, menurut laporan Australian Strategic Policy Institute (ASPI).
Jumlah ini didasarkan pada citra satelit yang mendokumentasikan ratusan situs yang disucikan dan pemodelan statistik.
Laporan itu menyebut mayoritas penghancuran terjadi dalam tiga tahun terakhir dan diperkirakan ada 8.500 masjid yang telah hancur sepenuhnya, dan ada lebih banyak kerusakan di luar pusat Kota Urumqi dan Kashgar.
Banyak masjid yang lolos dari penghancuran disingkirkan kubah dan menaranya, menurut laporan itu.
Diperkirakan ada kurang dari 15.500 masjid (utuh dan rusak) yang masih berdiri di Xinjiang.
Jika benar, jumlah tersebut menjadi jumlah masjid paling sedikit di Xinjiang sejak dekade pergolakan nasional yang dipicu oleh Revolusi Kebudayaan.
Sebaliknya, tidak ada satu pun gereja Kristen dan kuil Buddha, yang diteliti oleh lembaga itu, yang dirusak atau dihancurkan.
ASPI juga mengatakan hampir sepertiga situs suci Islam utama di Xinjiang, termasuk tempat suci, makam, dan tempat ziarah, telah dihancurkan.
Penyelidikan yang dilakukan AFP tahun lalu mendapati puluhan makam di wilayah itu telah dihancurkan, membuat sisa-sisa kerangka manusia dan batu bata dari makam yang rusak tersebar ke seluruh tempat itu.
Foto ini diambil pada 11 September 2019 menunjukkan seorang pria mengendarai kendaraan di lingkungan etnis Uighur di Aksu, Xinjiang. Otoritas China melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dalam opersi menahan pertumbuhan populasi etnis minoritas di wilayah Xinjiang barat, menurut penelitian yang diterbitkan pada 29 Juni 2020.
Foto ini diambil pada 11 September 2019 menunjukkan seorang pria mengendarai kendaraan di lingkungan etnis Uighur di Aksu, Xinjiang. Otoritas China melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dalam opersi menahan pertumbuhan populasi etnis minoritas di wilayah Xinjiang barat, menurut penelitian yang diterbitkan pada 29 Juni 2020. (HECTOR RETAMAL / AFP)
Namun, China menegaskan masyarakat Xinjiang menikamti kebebasan beragama secara penuh.
Bahkan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada pekan lalu mengatakan ada sekitar 24.000 masjid di Xinjiang, jumlah masjid per orang yang "lebih tinggi daripada di banyak negara Muslim".
Para Aktivis Mengutuk Tindakan Genosida terhadap Minoritas Muslim Uighur
Puluhan kelompok aktivis pada Selasa, (15/9/2020), mengatakan kejahatan kemanusiaan dan genosida terhadap Muslim Uighur sedang terjadi di wilayah terpencil Xinjiang.
Dalam surat terbuka, mereka menyebut ada lebih dari 1 juta orang yang ditahan di kamp-kamp Xinjiang.
Dilansir dari Reuters, (15/9/2020), Kementerian Luar Negeri China tidak segera menanggapi tuduhan tersebut ketika dihubungi Reuters.
Berbeda dari tuduhan para aktivis, China mengatakan kamp tersebut digunakan untuk pendidikan vokasional dan pusat pelatihan.
Kamp tersebut menjadi bagian dari langkah deradikalisasi dan perlawanan terhadap terorisme.
Surat terbuka itu ditandatangani berbagai kelompok, termasuk Proyek Hak Asasi Manusia Uighur yang bermarkas di Amerika Serikat (AS) dan Genocide Watch.
Mereka meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan penyelidikan.
"Kejahatan, termasuk penahanan secara sewenang-wenang sebanyak 1 sampai 1,8 juta orang di kamp penahanan, progam indoktrinasi politik besar-besaran, penghilangan paksa, penghancuran situs budaya, kerja paksa, angka penahanan di penjara yang tidak proporsional, kampanye dan kebijakan kontrasepsi paksa," demikian bunyi pernyataan dalam surat itu dikutip dari Reuters.
Menurut hukum internasional, kejahatan terhadap kemanusiaan dinyatakan sebagai kejahatan yang sistematis dan meluas.
Sementara itu, bukti adanya genosida, atau keinginan untuk menghilangkan sebagai dari penduduk, lebih susah dibuktikan.
Namun, menurut mereka, tindakan kontrasepsi paksa sudah masuk tindakan genosida.
"Tindakan-tindakan ini sudah memenuhi ambang undang-undang genosida, pokok kejahatan internasional menurut Konvensi Genosida, yang melarang 'tindakan pemaksaan dengan maksud mencegah kelahiran' di kelompok etnis atau keagamaan.
Kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet, pada Senin (14/9/2020), mengatakan dia sedang dalam pembicaraan dengan pihak berwenang China agar bisa mengunjungi Xinjiang, tempat para Muslim Uighur berada.
Namun, para aktivis mengaku kecewa dengan pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia.
Di dewan itu, kata mereka, China tidak pernah menjadi objek resolusi.
"Ucapan Bachelet mengenai China tidak menjelaskan apa pun, tidak ada kabar mengenai kerugiaan kemanusiaan dari pelanggaran hak asasi yang dilakukan China, termasuk terhadap Uighur dan di Hong Kong, tidak juga keprihatinan yang sedang berlangsung mengenai kebebasan berekspresi, penahanan sewenang-wenang, dan tindakan keras terhadap warga sipil," kata Sarah Brooks dari International Service for Human Rights kepada Reuters.
"Malahan, ucapan itu berbicara banyak mengenai posisi biro hak asasi manusia yang lemah terhadap China," kata dia.
(Tribunnewswiki/Tyo)
