Kendari - Sebanyak 156 orang TKA China mulai masuk di Kota Kendari, Selasa (23/6/2020). Pekerja sebanyak ini, merupakan gelombang pertama dari 500 TKA China yang akan masuk melalui Bandara Udara Soekarno-Hatta.
External Affair Manager PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Indrayanto mengatakan, kedatangan mereka tidak bisa secara bersamaan. Mereka akan masuk dalam tiga sampai empat tahap.
"Tahap pertama, 152 orang pekerja dengan kemampuan teknik konstruksi bangunan, ditemani 4 orang tenaga medis," papar Indrayanto.
Indrayanto tak merinci, TKA China sebanyak ini apakah akan melewati proses karantina di Malaysia atau hanya transit. Dia menyebut, di Indonesia mereka akan dikarantina di Kawasan Pabrik di PT VDNI Konawe.
"TKA sebanyak ini akan datang melalui pesawat carteran dari China ke Jakarta," dia menambahkan.
Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan, soal kedatangan TKA China, pihak Pemprov Sultra tidak melarang. Namun, sebelumnya dia meminta ditunda karena suasana kebatinan masyarakat akibat pandemi Covid-19.
"Ini suatu kesyukuran bagi kita, karena PT VDNI perusahaan internasional yang datang berinvestasi. Investasi mereka tak tanggung-tanggung sebanyak Rp42 triliun, sedangkan APBD kita hanya Rp4,2 triliun," ujar Ali Mazi, Senin (15/6/2020).
Dia menegaskan, TKA China yang datang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan negara. Soal pandemi Covid-19, dia memastikan, TKA China akan melalui prosedur tes kesehatan, karantina, dan administrasi yang menyatakan mereka layak masuk.
"Pemerintah daerah, tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat. Masuknya mereka ini, tidak ada desakan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Soal DPRD Sultra yang belum menyatakan sikap, Ali Mazi menyatakan itu persoalan belakangan. Menurutnya, kedatangan mereka tidak bisa ditolak.
"Itu persoalan nanti DPR, tapi kedatangan mereka kita ndak bisa tolak," ujar Ali Mazi.
Koordinator Garda Muda Haluoleo (GMH), Ahmad Zainul mengatakan, sikap gubernur merupakan bentuk inkonsistensi yang tentunya tidak elok dipertontonkan. Dia menyebut, soal pembangunan perusahaan terhadap daerah, dia menilai pemerintah kurang meninjau ke lokasi.
"Sebab, ada lokasi di sekitar perusahaan tambang yang jalannya sangat rusak dan sulit diakses masyarakat," ujar Ahmad Zainul.
Dia juga meminta, agar pemerintah mempertimbangkan gelombang kedua Covid-19. Sehingga, pihaknya berharap agar apa yang sudah dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk penanggulangan pandemi, tidak sia-sia.
Sebelumnya, DPRD Sultra menolak kedatangan 500 TKA China. Ketua DPRD, Abdurrahman Shaleh sempat menegaskan bakal memimpin demonstrasi jika TKA tetap datang dan bekerja di Sulawesi Tenggara. liputan6.com
