Anggota Panitia Kerja rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut Fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundangan itu.
Herman menyampaikan hal tersebut saat menjelaskan perjalanan RUU HIP dalam webinar yang digelar Partai Demokrat. Herman menjawab pertanyaan moderator Munawar Fuad.
"RUU ini masuk dalan Prolegnas dan prioritas 2020 yang tentu diusulkan, ada inisiatornya kita tidak perlu menyebutkan," kata Herman dalam webinar yang digelar Partai Demokrat, Jumat (26/6).
Lihat juga: Mengukur Kedewasaan Politik PDIP dalam Insiden Bakar Bendera
"Kenapa tidak disebutkan, Mas?" ucap Munawar menyela.
"Sudah jadi rahasia umum toh? Fraksi PDI-Perjuangan," tutur Herman.
Selama ini fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi (Baleg), enggan mengungkap fraksi pengusul RUU HIP. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR.
CNNIndonesia.com coba meminta konfirmasi pernyataan Herman tersebut ke Fraksi PDIP DPR RI. Sekretaris F-PDIP DPR RI Bambang Wuryanto dan Wakil Ketua Baleg DPR RI dari F-PDIP Rieke Diah Pitaloka belum berkomentar hingga berita ini ditayangkan.
Dalam kesempatan itu, Herman juga menjelaskan sikap Fraksi Partai Demokrat konsisten menolak RUU HIP sejak awal. Dia mengaku sempat mengikuti dua dari tujuh pembahasan RUU HIP.
Herman menyampaikan Demokrat menarik diri karena tak pernah diberi kesempatan menyampaikan pendapat, baik dalam Rapat Panja hingga saat Rapat Paripurna, Selasa (12/5).
Lihat juga: Korlap Demo RUU HIP: Tak Mungkin Larang Bakar Bendera PDIP
"Partai Demokrat menarik diri atas situasi yang begitu cepat. Argumentasi kita tidak pernah kemudian menjadi perhatian khusus. Bukan hanya Demokrat, banyak fraksi yang juga melakukan bagaimana mengkritisi konteks RUU ini," tuturnya. cnnindonesia.com