Mayoritas fraksi partai politik di DPR RI kini ramai-ramai menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) setelah beberapa ormas Islam menyatakan penolakan. Partai-partai buang badan setelah isu komunisme dibangkitkan.
You may also like
Polemik bermula saat RUU HIP dibawa ke rapat paripurna usai didukung tujuh fraksi. Pada rapat yang digelar 22 April lalu, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP mendukung RUU HIP untuk dibahas di tahap selanjutnya.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat tak menandatangani dukungan. PKS hanya akan menyetujui jika RUU disempurnakan, seperti pencantuman TAP MPRS soal larangan Marxisme/Komunisme dan penghapusan pasal soal Ekasila. Sementara Demokrat sudah menarik diri dari seluruh panja sejak pandemi melanda.
RUU HIP pun dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (12/5). Rapat itu menyetujui RUU HIP sebagai inisiatif DPR RI. Draf RUU itu diunggah situs resmi dpr.go.id hingga bisa diakses oleh publik.
Saat DPR masih menunggu respons pemerintah untuk memulai pembahasan, penolakan bertubi-tubi datang dari berbagai ormas Islam. Front Pembela Islam (FPI) menjadi salah satu ormas yang tegas menolaknya.
FPI beralasan sebagai konsideran. Mereka khawatir RUU ini jadi pintu masuk kebangkitan komunisme. Penolakan itu dilanjutkan dengan pernyataan bersama GNPF Ulama dan PA 212.
Tak lama berselang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan maklumat khusus RUU HIP. MUI menyoroti pasal 6 yang menyederhanakan Pancasila menjadi Ekasila gotong-royong.
"Secara terselubung [seperti] ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, (...) serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," demikian Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi Se-Indonesia, pada Jumat (12/6).
aklumat MUI jadi titik balik sikap fraksi-fraksi di Senayan. Fraksi PKS berkali-kali menyatakan penolakan terhadap RUU HIP. Padahal dalam rapat di Baleg, PKS mendukung jika sejumlah syarat yang mereka ajukan terpenuhi.
Kemudian ada Fraksi PAN. Wakil Ketua Fraksi PAN Saleh Daulay terang-terangan menyatakan pihaknya mengubah sikap usai publik ramai mengkritik. PAN yang tadinya mendukung, belakangan meminta RUU HIP dicabut dari Prolegnas.
Fraksi Partai Nasdem juga ikut-ikutan menyatakan penolakan jika RUU itu tak mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Padahal dalam risalah rapat Baleg, Nasdem yang diwakili Taufik Basari menyatakan dukungan agar RUU HIP dapat dibahas di tahap berikutnya.
Sikap serupa juga ditunjukkan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB. Sementara Fraksi Partai Golkar saat ini mendukung RUU HIP jika ada sejumlah perbaikan.
Fraksi PDIP sebagai pengusul tetap mendukung. Mereka menyesalkan aksi buang badan fraksi-fraksi lain usai RUU HIP menuai polemik.
"Ini kan lucu, dari proses di Baleg pandangan dari poksi-poksinya [kelompok fraksi] juga menyetujui untuk dibawa ke [Rapat] Paripurna. Di Paripurna, saya juga hadir di sini, juga tidak ada yang memberi catatan-catatan," kata Anggota DPR RI Fraksi PDIP Aria Bima saat menginterupsi Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (18/6).
Terlebih lagi, isu yang menguat dalam pembahasan RUU HIP adalah soal komunisme. Masyarakat Indonesia, kata dia, punya resistensi yang sangat besar terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan komunisme ataupun PKI.
"Jelas ada isu elektoral, takut mereka saat kelompok mereka diasosiasikan pendukung PKI, pendukung komunis. Takut, balik badan semua," kata Hendri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/6).
Polemik RUU HIP juga menunjukkan kontrol publik masih cukup kuat terhadap kebijakan elite pemerintahan. Hendri bilang kebijakan DPR dan pemerintah terbukti masih bisa diubah jika tekanan publik terus menguat.
Lebih lanjut, dia berpendapat aksi buang badan jadi salah satu strategi cerdik menyelamatkan citra partai. Strategi itu juga dilakukan secara apik oleh pemerintah dalam menekan resistensi publik.
"Cukup cerdas menilai suara publik. Apalagi sebetulnya ini dicari-cari masalahnya, tidak penting juga. Saya menilainya Jokowi cerdas ikut menolak dari awal," tuturnya.
Dihubungi terpisah, Pengamat komunikasi politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai aksi buang badan dilakukan mayoritas fraksi untuk menyelamatkan citra mereka.
Ujang mengatakan fraksi-fraksi selain PDIP merasa akan lebih banyak dirugikan jika terus mendukung pembahasan. Sebab penolakan datang dari kalangan ulama yang notabene punya banyak pengikut.
"Kalau partai-partai tidak sejalan dengan ormas, dengan ulama, menjadi berbahaya. Ibaratnya mereka akan bonyok, tidak akan dapat simpati masyarakat ketika melanjutkan pembahasan," ucap Ujang kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/6).
Ujang berpendapat jika tidak cepat-cepat buang badan, justru akan membahayakan partai secara elektoral. Apalagi isu yang diasosiasikan dengan RUU HIP adalah komunisme.
Dengan menyatakan penolakan ke publik lewat media massa, partai akan menjauhkan dirinya dari isu komunisme itu. Sehingga langkah mereka pada pemilu berikutnya tak akan terganjal isu RUU HIP.
"Pertama terkait pilkada yang akan berlangsung. Kedua mereka juga politik jangka panjang, pileg dan pilpres. Ketika hari ini mereka menyetujui atau mendukung RUU HIP, itu sangat merugikan tokoh dan partai," ujarnya.
Belakangan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mendukung langkah pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP.
Menurutnya, langkah itu diambil untuk menunjukkan sikap mau mendengarkan aspirasi masyarakat sebagai sumber pengambilan kebijakannya.
"PDIP menghormati dan mendukung sikap pemerintah yang telah menunda sementara waktu pembahasannya RUU HIP bersama DPR," kata Basarah dalam keterangannya, beberapa waktu lalu. cnnindonesia.com
