Jakarta - Rencana masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Tanah Air terus menuai kritik. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia.
MUI mendesak pemerintah menolak TKA asal China ke Indonesia.
"Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apa pun, karena TKA dari negara China adalah transmit terutama virus Corona 2019 (COVID-19) yang sangat berbahaya dan mematikan," begitulah bunyi pernyataan MUI yang ditandatangani oleh ketua MUI dari 32 provinsi yang diterima detikcom, Jumat (8/5/2020).
Kepada jajaran dewan pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota, MUI meminta agar melakukan pengawasan terhadap TKA yang ada di daerah masing-masing. Bila menemukan, mereka diminta melaporkan kepada lembaga terkait.
"Memerintahkan kepada seluruh jajaran dewan pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/nagari) dalam masa pandemi virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan tenaga kerja asing dan jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya," ungkapnya.
Selain itu, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang mengizinkan transportasi beroperasi saat pelarangan mudik. Mereka meminta agar pengetatan moda transportasi dilakukan hingga COVID-19 bisa dikendalikan.
"Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan COVID-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru," katanya.
Lebih lanjut, MUI se-Indonesia meminta pemerintah terus konsisten dalam menegakkan Pancasila. Serta senantiasa mengawal keutuhan bangsa.
TKA asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada 22 April lalu.
Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA China itu ditolak oleh berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para pimpinan DPRD tidak sepakat dengan kedatangan TKA China di tengah pandemi corona.
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Melainkan, antisipasi karena China merupakan negara yang menjadi asal virus corona. Dia menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra.
"Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi saat ini ada pandemi dan kita tahu asalnya itu dari Wuhan jadi kita antisipasi. Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," kata Abdurrahman Saleh, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4).
Pasca melakukan rapat paripurna atas penolakan terhadap kedatangan 500 TKA China di Sulawesi Tenggara, kini dewan
DPRD Sultra juga mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Dalam surat tertanggal 30 April tersebut memuat empat poin penting perihal penolakan.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan perihal surat yang dikirimkan kepada Jokowi.
"Difax, dikirim dan ada yang antar jadi semua sudah memenuhi untuk syarat termasuk Pak Ali Ngabalin minta di WA, sejak kemarin sudah," tulisnya, Sabtu (2/5/2020).
Sebagai wakil rakyat, ia pun berharap agar surat yang disampaikan tersebut setelah melalui sidang paripurna dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menghentikan 500 TKA.
Dia berharap pemerintah pusat memaksimalkan pekerja lokal.Ia menilai penolakan terhadap kedatangan 500 TKA dengan tujuan ke perusahaan pemurnian nikel yakni PT VDNI dan PT OSS tidak tepat. Pasalnya, saat ini kita sedang dihadapkan oleh wabah pandemi Corona, dimana asalnya dari Wuhan, Tiongkok.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.
Kepala Biro Humas Kemnaker R. Soes Hindharno mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan 500 TKA China tersebut.
"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut," kata Karo Humas Soes dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).
Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA China ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi. news.detik.com
MUI mendesak pemerintah menolak TKA asal China ke Indonesia.
"Mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) khususnya yang berasal dari negara China dengan alasan apa pun, karena TKA dari negara China adalah transmit terutama virus Corona 2019 (COVID-19) yang sangat berbahaya dan mematikan," begitulah bunyi pernyataan MUI yang ditandatangani oleh ketua MUI dari 32 provinsi yang diterima detikcom, Jumat (8/5/2020).
Kepada jajaran dewan pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota, MUI meminta agar melakukan pengawasan terhadap TKA yang ada di daerah masing-masing. Bila menemukan, mereka diminta melaporkan kepada lembaga terkait.
"Memerintahkan kepada seluruh jajaran dewan pimpinan MUI pada semua tingkatan (kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan/desa/nagari) dalam masa pandemi virus Corona ini, untuk mengawasi dan mengawal wilayahnya masing-masing dari keberadaan tenaga kerja asing dan jika ditemukan maka segera melaporkannya kepada lembaga pemerintah terkait, agar supaya mereka dapat dipulangkan ke negara asalnya," ungkapnya.
Selain itu, MUI meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang mengizinkan transportasi beroperasi saat pelarangan mudik. Mereka meminta agar pengetatan moda transportasi dilakukan hingga COVID-19 bisa dikendalikan.
"Meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi dalam semua matra baik darat, laut maupun udara sebelum penyebaran dan penularan COVID-19 ini benar-benar dapat terkendali dan bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan baru," katanya.
Lebih lanjut, MUI se-Indonesia meminta pemerintah terus konsisten dalam menegakkan Pancasila. Serta senantiasa mengawal keutuhan bangsa.
TKA asal China berjumlah 500 orang direncanakan akan datang ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan pemurnian nikel PT VDNI Morosi, Kabupaten Konawe. Perusahaan itu diketahui sudah mendapat izin dari pemerintah pusat pada 22 April lalu.
Meski sudah adanya izin dari pemerintah pusat, kedatangan TKA China itu ditolak oleh berbagai pihak. Salah satunya dari DPRD Sulawesi Tenggara, ramai-ramai para pimpinan DPRD tidak sepakat dengan kedatangan TKA China di tengah pandemi corona.
Ketua DPRD Sultra Abdurahman Saleh mengatakan kebijakan tersebut diambil bukan karena anti-China. Melainkan, antisipasi karena China merupakan negara yang menjadi asal virus corona. Dia menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA dipaksakan tetap datang ke Sultra.
"Jadi bukan karena anti-Tiongkok, tapi saat ini ada pandemi dan kita tahu asalnya itu dari Wuhan jadi kita antisipasi. Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," kata Abdurrahman Saleh, dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sultra, Rabu (29/4).
Pasca melakukan rapat paripurna atas penolakan terhadap kedatangan 500 TKA China di Sulawesi Tenggara, kini dewan
DPRD Sultra juga mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi. Dalam surat tertanggal 30 April tersebut memuat empat poin penting perihal penolakan.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan perihal surat yang dikirimkan kepada Jokowi.
"Difax, dikirim dan ada yang antar jadi semua sudah memenuhi untuk syarat termasuk Pak Ali Ngabalin minta di WA, sejak kemarin sudah," tulisnya, Sabtu (2/5/2020).
Sebagai wakil rakyat, ia pun berharap agar surat yang disampaikan tersebut setelah melalui sidang paripurna dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk menghentikan 500 TKA.
Dia berharap pemerintah pusat memaksimalkan pekerja lokal.Ia menilai penolakan terhadap kedatangan 500 TKA dengan tujuan ke perusahaan pemurnian nikel yakni PT VDNI dan PT OSS tidak tepat. Pasalnya, saat ini kita sedang dihadapkan oleh wabah pandemi Corona, dimana asalnya dari Wuhan, Tiongkok.
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menunda rencana kedatangan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Konawe, Sulawesi Tenggara sampai menunggu kondisi dalam keadaan normal dan dinyatakan aman.
Kepala Biro Humas Kemnaker R. Soes Hindharno mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menginstruksikan kepada Plt Dirjen Binapenta Aris Wahyudi untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terkait merebaknya polemik rencana kedatangan 500 TKA China tersebut.
"Kita putuskan untuk menunda rencana kedatangan 500 TKA sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Selanjutnya kita akan terus berkoordinasi dengan Gubernur dan ketua DPRD Provinsi terkait hal tersebut," kata Karo Humas Soes dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2020).
Penundaan ini telah memperhatikan usulan dan aspirasi yang berkembang terkait rencana kedatangan 500 TKA China ke Konawe, Sulawesi Tenggara, khususnya pandangan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara yang telah disampaikan melalui surat resmi. news.detik.com
