Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pemerintahan Joko Widodo tak memiliki rencana jangka pendek dalam menangani penyebaran virus corona (Covid-19).
Menurutnya, pemerintah hanya menanggulangi penyebaran virus corona kasus per kasus saja.
HNW mengatakan sikap itu terlihat sejak pemerintah menyikapi rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemerintah baru mengambil langkah evakuasi setelah sejumlah kalangan melayangkan kritik.
Dia pun meminta pemerintah memperbaiki kinerja dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Menurutnya, perbaikan kinerja dan kesigapan pemerintah sangat diperlukan agar penyebaran virus corona di Indonesia tidak bertambah parah seperti di Iran atau Italia.
"Saya kira pemerintah harus segera memperbaiki kinerjanya agar tidak terjadi wabah yang sangat mengerikan (seperti) yang sudah terjadi di negara lain, sebagaimana di Iran dan Italia karena pemerintah yang tidak sigap menyelesaikan masalah ini," kata sosok yang akrab disapa HNW itu saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).
Wakil Ketua MPR itu melanjutkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terlihat kacau balau jelang proses karantina terhadap ratusan WNI yang dievakuasi dari Wuhan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
"Warga Natuna, bupati, dan DPRD demo karena mereka tidak pernah diajak koordinasi. Ini kacau balau, (walau) akhirnya mereka menerima dan bisa dirawat itu di sana 14 hari," kata politikus PKS itu.
HNW juga menilai pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran virus corona tidak maksimal.
Ia mempertanyakan langkah-langkah yang sudah disiapkan pemerintah dalam hal ini kesiapan rumah sakit dan tenaga medis dalam menyikapi lonjakan jumlah pasien positif mengidap virus corona, sebagaimana diungkapkan oleh Juru Bicara Penanganan Corona Achmad Yurianto.
"Juru bicara pemerintah untuk masalah corona sudah menyebutkan diyakini jumlah terpapar corona akan sangat banyak, artinya pemerintah sudah harus diapakan rumah sakit, dokter, dan tenaga medis lainnya termasuk efektivitas komunikasi dan informasi tentang bahaya corona pada masyarakat," ucap dia.
DPR Sebut Jokowi Tak Punya Rencana Jangka Pendek Cegah CoronaInsert Artikel - Waspada Virus Corona. (CNN Indonesia/Fajrian)
HNW berkata, kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan lonjakan jumlah pasien positif virus corona belum terlihat hingga saat ini.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah tidak memberikan perlindungan kesehatan kepada sejumlah dokter dan tenaga medis yang menangani virus corona sehingga beberapa dokter dan tenaga medis di Indonesia sudah ikut terpapar virus corona dan mengalami stres.
"Mereka (pemerintah) tidak di back up pengobatan atau jaminan kesehatan cukup, sehingga banyak dokter malah terpapar corona, banyak juga para perawat stres dan tenaga medis. Kalau ini berkelanjutan akan sangat berbahaya bagi penanganan corona," ucap HNW.
Lebih jauh, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mempertanyakan pencairan anggaran penanggulangan virus corona yang disebut Jokowi akan dialokasikan dari anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, Jokowi seharusnya segera mencairkan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan kesehatan dan keamanan atau memproduksi alat pelindung diri (APD) seperti masker untuk masyarakat.
"Negara harus diingatkan, mereka punya kewajiban dan ternyata menurut Jokowi mereka punya anggaran yang sangat besar Rp10 triliun lebih yang bisa digunakan dan itu seharusnya bisa dilakukan secara fokus," tutur HNW. cnnindonesia.com
Menurutnya, pemerintah hanya menanggulangi penyebaran virus corona kasus per kasus saja.
HNW mengatakan sikap itu terlihat sejak pemerintah menyikapi rencana pemulangan ratusan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China, beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemerintah baru mengambil langkah evakuasi setelah sejumlah kalangan melayangkan kritik.
Dia pun meminta pemerintah memperbaiki kinerja dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Menurutnya, perbaikan kinerja dan kesigapan pemerintah sangat diperlukan agar penyebaran virus corona di Indonesia tidak bertambah parah seperti di Iran atau Italia.
"Saya kira pemerintah harus segera memperbaiki kinerjanya agar tidak terjadi wabah yang sangat mengerikan (seperti) yang sudah terjadi di negara lain, sebagaimana di Iran dan Italia karena pemerintah yang tidak sigap menyelesaikan masalah ini," kata sosok yang akrab disapa HNW itu saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Rabu (18/3).
Wakil Ketua MPR itu melanjutkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga terlihat kacau balau jelang proses karantina terhadap ratusan WNI yang dievakuasi dari Wuhan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
"Warga Natuna, bupati, dan DPRD demo karena mereka tidak pernah diajak koordinasi. Ini kacau balau, (walau) akhirnya mereka menerima dan bisa dirawat itu di sana 14 hari," kata politikus PKS itu.
HNW juga menilai pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah dalam upaya penanggulangan penyebaran virus corona tidak maksimal.
Ia mempertanyakan langkah-langkah yang sudah disiapkan pemerintah dalam hal ini kesiapan rumah sakit dan tenaga medis dalam menyikapi lonjakan jumlah pasien positif mengidap virus corona, sebagaimana diungkapkan oleh Juru Bicara Penanganan Corona Achmad Yurianto.
"Juru bicara pemerintah untuk masalah corona sudah menyebutkan diyakini jumlah terpapar corona akan sangat banyak, artinya pemerintah sudah harus diapakan rumah sakit, dokter, dan tenaga medis lainnya termasuk efektivitas komunikasi dan informasi tentang bahaya corona pada masyarakat," ucap dia.
DPR Sebut Jokowi Tak Punya Rencana Jangka Pendek Cegah CoronaInsert Artikel - Waspada Virus Corona. (CNN Indonesia/Fajrian)
HNW berkata, kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan lonjakan jumlah pasien positif virus corona belum terlihat hingga saat ini.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah tidak memberikan perlindungan kesehatan kepada sejumlah dokter dan tenaga medis yang menangani virus corona sehingga beberapa dokter dan tenaga medis di Indonesia sudah ikut terpapar virus corona dan mengalami stres.
"Mereka (pemerintah) tidak di back up pengobatan atau jaminan kesehatan cukup, sehingga banyak dokter malah terpapar corona, banyak juga para perawat stres dan tenaga medis. Kalau ini berkelanjutan akan sangat berbahaya bagi penanganan corona," ucap HNW.
Lebih jauh, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS itu mempertanyakan pencairan anggaran penanggulangan virus corona yang disebut Jokowi akan dialokasikan dari anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, Jokowi seharusnya segera mencairkan anggaran tersebut untuk memberikan jaminan kesehatan dan keamanan atau memproduksi alat pelindung diri (APD) seperti masker untuk masyarakat.
"Negara harus diingatkan, mereka punya kewajiban dan ternyata menurut Jokowi mereka punya anggaran yang sangat besar Rp10 triliun lebih yang bisa digunakan dan itu seharusnya bisa dilakukan secara fokus," tutur HNW. cnnindonesia.com
