Pemerintah India Dinilai Gagal Lindungi Umat Islam

NEW DELHI -- Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional mengatakan sangat terganggu oleh kekerasan yang terjadi di India

Dilansir di metro.news, Kamis (27/2) Komisaris Anurima Bhargava mengatakan Pemerintah India dinilai gagal dalam tugasnya untuk melindungi warganya dalam bentrokan paling mematikan antara umat Hindu dan Muslim beberapa waktu lalu.

Kekerasan di New Delhi  menewaskan sedikitnya 30 orang dan sekitar 200 lainnya cedera, dimulai sejak Ahad (23/2). Kekerasan ini dipicu oleh undang-undang kewarganegaraan untuk warga negara kelahiran asing yang menurut para pengkritik mendiskriminasi umat Islam.

Seorang pejabat dari Partai Bharatiya Janata Partai Perdana Menteri Narendra Modi dilaporkan telah menghasut massa untuk menyerang para demonstran, sementara polisi berdiri ketika rumah-rumah dan sebuah masjid terbakar.

Polisi membantah laporan itu. Toko-toko dan kendaraan kemarin berdiri hangus di dekat jalan raya di Chand Bagh, daerah yang didominasi Muslim.

Jalanan dipenuhi dengan pecahan kaca dan sisa-sisa bom yang hangus ketika puluhan polisi berpatroli. Sementara itu kegagalan pemerintah menurut Kementerian urusan luar negeri India membantah penilaian Komisi AS tersebut. Pemerintah India justru menuduh pernyataan tersebut bertujuan untuk mempolitisasi masalah.

Pada Senin (24/2) , sekelompok pria yang meneriakkan slogan-slogan pro-Hindu mengepung dan memukul Mohammad Zubair yang berusia 37 tahun.

"Mereka melihat saya sendirian, mereka melihat topi saya, jenggot, shalwar kameez (pakaian) dan melihat saya sebagai seorang Muslim," katanya.

Mereka mulai menyerang, meneriakkan slogan-slogan. Seorang hakim yang mendengar petisi tentang kerusuhan telah mengambil kasus ini tetapi para pejabat bersikeras itu bukan keputusan politik.

Hakim S Muralidhar telah mengatakan pengadilan tidak bisa membiarkan '1984 lain' terjadi pada masa jabatannya. Pada tahun 1984, lebih dari 3.000 orang Sikh terbunuh, terutama di Delhi, dalam kerusuhan melawan masyarakat.

Dia mempertanyakan bagaimana polisi mendaftarkan pengaduan dan mengarahkan pemerintah untuk memastikan para korban yang terlantar diberi tempat tinggal sementara serta perawatan medis. Keresahan itu bersamaan dengan kunjungan Presiden AS Donald Trump ke India awal pekan ini. republika.co.id

Related Posts

Nama

212,21,abu janda,2,Aceh,1,ade armando,4,Ahok,10,Akbar,1,Akbar Alamsyah,1,Anies,20,anies baswedan,25,Aparat,2,Arteria Dahlan,1,Badudu,2,Bahar Smith,1,Banjarnegara,1,Banser,3,Batik,1,BBM,1,Bernard,1,BNI,1,BNPT,1,BPJS,62,BUMN,1,Buzzer,4,Cadar,1,Caleg,1,Celana Cingkrang,1,China,82,Cina,8,Corona,170,covid,1,Dandim Kendari,1,Demo,12,Demokrat,1,Demonstrasi,2,Denny Siregar,1,Din Syamsuddin,1,DPR,10,DPRD,1,dunia islam,8,e-KTP,1,Ekonomi,9,Elpiji,1,Emak-emak,1,erdogan,4,Fachrul Razi,2,fadli zon,2,Fahira,1,Faizal Amir,1,Fakta atau Hoaks,1,Filipina,1,FPI,7,Gatot Nurmantyo,1,Gempa,1,Gerindra,2,gibran,3,GNPF,2,Guru,6,Gus Nadir,1,ILC,1,Impor,1,india,52,Indonesia,138,Irak,1,israel,1,Istana,1,itali,1,Iwan Bule,1,Iwan Fals,1,jakarta,2,Jiwasraya,1,Jogja,1,jokowi,61,Kapolri,1,Karhutla,1,Kemenag,1,Kim Jong Un,1,Komnas HAM,3,komunis,1,Korupsi,2,Koruptor,2,Korut,1,KPK,18,Krisdayanti,1,Krisis,1,La Nyalla,1,LBH,1,Lem Aibon,1,london,2,Luhut,6,Ma'ruf Amin,1,Mahasiswa,2,Masjid,1,Maulana,1,Megawati,1,mekah,1,Meksiko,1,Menag,9,Menteri Agama,1,Moeldoko,2,mozaik,6,Mualaf,2,muallaf,4,MUI,3,Muslim Uighur,10,Muslim United,1,Napi,1,nasional,103,Ninoy Karundeng,7,Novel,1,Novel Baswedan,22,NU,1,Nyoman Dhamantra,1,Ojol,1,Oposisi,1,pakistan,1,PAN,1,Papua,4,Parlemen,1,PBNU,3,PDIP,22,Pemerintah,1,Pendemo,1,PKI,5,PKS,4,PNS,1,Polisi,17,prabowo,6,prancis,3,Prostitusi,1,PSI,3,Puan Maharani,9,Radikal,1,Randy,1,Riset Oxford,1,risma,1,Rizal Ramli,1,RKUHP,2,Rocky Gerung,1,Romi,2,ruslan,9,ruu hip,2,RUU KUHP,3,Sampah,1,SBY,4,sejarah,1,Setnov,5,Siswa STM,2,Sri Mulyani,3,Survei,1,Surya Paloh,1,teknologi,1,Tito,1,Tito Karnavian,2,TNI,2,TV One,1,UAS,5,Ustadz Abdul Somad,1,Ustaz Abdul Somad,2,Utang,1,video,19,Wakil Rakyat,1,Wamena,6,Warga,1,Wiranto,21,Yasonna Laoly,4,YLBHI,2,YouTube,1,Yudian Wahyudi,1,zakir naik,1,
ltr
item
Jurnalmuslim.com: Pemerintah India Dinilai Gagal Lindungi Umat Islam
Pemerintah India Dinilai Gagal Lindungi Umat Islam
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7BNeg-orBjL9eHamfbXR-6fahZ2LZQcvFRzfEmsvfKyGU0-FwMdcHFUkQb7K3X70_RmwzwK76OQ9Mvd1UEfsq-QsElcydxrHH0ojeV83c_K7PZZP54epFKNBTshJ1wWZLdlytmJxzCY8/s320/presiden+india.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj7BNeg-orBjL9eHamfbXR-6fahZ2LZQcvFRzfEmsvfKyGU0-FwMdcHFUkQb7K3X70_RmwzwK76OQ9Mvd1UEfsq-QsElcydxrHH0ojeV83c_K7PZZP54epFKNBTshJ1wWZLdlytmJxzCY8/s72-c/presiden+india.jpg
Jurnalmuslim.com
https://www.jurnalmuslim.com/2020/02/pemerintah-india-dinilai-gagal-lindungi.html
https://www.jurnalmuslim.com/
https://www.jurnalmuslim.com/
https://www.jurnalmuslim.com/2020/02/pemerintah-india-dinilai-gagal-lindungi.html
true
6862602137569180894
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy