Polda Metro Jaya mengatakan ada "hampir dua ribu orang" akan hadir dalam aksi anti korupsi yang diselenggarakan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212, FPI, dan GNPF-Ulama pada 21 Februari nanti.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan angka itu diperoleh setelah polisi berkoordinasi dengan penyelenggara aksi. Sementara PA 212 sendiri belum mengirimkan surat pemberitahuan aksi--dalam surat itu biasanya penyelenggara aksi mencantumkan estimasi peserta.
"Kalau [surat] pemberitahuan, sampai hari ini belum [diterima]," kata Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (19/2/2020).
Yusri belum menentukan berapa personel yang akan mereka terjunkan pada hari itu. Juga belum ditentukan rekayasa lalu lintasnya (biasanya, dalam aksi-aksi besar, polisi mengalihkan lalu lintas untuk menghindari pencampuran massa-kendaraan).
PA 212, juga FPI dan GNPF Ulama muncul belakangan dalam isu anti korupsi. Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil lainlah yang lebih banyak bersuara soal isu ini. PA 212 bahkan tak punya rekam jejak mengadvokasi isu pemberantasan korupsi dan lebih banyak bicara soal politik kekuasaan.
Dalam keterangan resmi, mereka mengatakan kasus-kasus korupsi "makin menggila" dan parahnya "aparat penegak hukum belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya." Mereka menduga ini terjadi karena "melibatkan lingkaran pusat kekuasaan" dalam rangka "melanggengkan kekuasaan." tirto.id
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan angka itu diperoleh setelah polisi berkoordinasi dengan penyelenggara aksi. Sementara PA 212 sendiri belum mengirimkan surat pemberitahuan aksi--dalam surat itu biasanya penyelenggara aksi mencantumkan estimasi peserta.
"Kalau [surat] pemberitahuan, sampai hari ini belum [diterima]," kata Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Rabu (19/2/2020).
PA 212, juga FPI dan GNPF Ulama muncul belakangan dalam isu anti korupsi. Sebelumnya, kelompok masyarakat sipil lainlah yang lebih banyak bersuara soal isu ini. PA 212 bahkan tak punya rekam jejak mengadvokasi isu pemberantasan korupsi dan lebih banyak bicara soal politik kekuasaan.
Dalam keterangan resmi, mereka mengatakan kasus-kasus korupsi "makin menggila" dan parahnya "aparat penegak hukum belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya." Mereka menduga ini terjadi karena "melibatkan lingkaran pusat kekuasaan" dalam rangka "melanggengkan kekuasaan." tirto.id
