Polemik pengadaan itu disinyalir akibat faktor manusia dan kekeliruan proses e-budgetting pada saat merancang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
"Poin utamanya saya sampaikan, ada faktor manusia, dan ini mereka-mereka yang mengerjakannya dengan cara seenaknya. Akan kami periksa semuanya," tegas Anies saat jumpa pers di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Dia menduga, saat proses input di e-budgetting dilakukan secara sembrono dan terkesan asal-asalan. Meskipun belum masuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta, Anies memastikan akan memeriksanya bersama tim adhoc.
"Jadi, semua yang bekerja dengan cara sejadinya, asal jadi, asal masuk data. Kita akan periksa menggunakan tim adhoc pemeriksaan pegawai. Mereka semua akan diperiksa," kata Anies.
Lebih lanjut, Anies menegaskan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi terhadap oknum yang terbukti salah input pada saat proses penganggaran tersebut.
"Kalau didapatkan ada salah maka akan disanksi sesuai dengan yang dilanggar. Itu manusianya," tekannya.
Anies juga menyatakan bahwa sistem e-budgetting perlu dilakukan upgrade agar lebih baik lagi ke depannya.
"Sistemnya, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus dilakukan upgrade dan itu sudah kita lakukan prosesnya selama setahun ini," tutupnya. rmoljakarta.com
