Ternyata uang sebesar itu berasal dari dana perimbangan yang belum dibayarkan pemerintah pusat.
Hingga detik ini pemerintah pusat belum membayar piutangnya ke Pemprov DKI lantaran realisasi APBN hingga Agustus 2019 mengalami defisit Rp 191,1 triliun.
Menanggapi banjir bully terhadap Anies, Wasekjen MUI Ustadz Tengku Zulkarnain meminta mantan rektor Universitas Paramadina itu untuk bersabar.
"Akibat Keserempet Defisit Dana Anggaran Pusat sebesar Rp 191,1 Trilyun, sehingga Dana Perimbangan Tidak Terbayar Pemerintah Pusat ke DKI, dll nya Lagi... Aneh jika kemudian justru Anies dan DKI yg dibully di Medsos seberang... Seng Sabar...," tulis Ustadz Tengku melalui akun Twitternya yang dikutip Jumat (1/11).
"Keuangan Pemerintah Pusat Defisit 191,1 Trilyun. Akibatnya Dana Perimbangan utk DKI Menjadi Hutang Pusat Sebesar Rp 6,39 T. SILPA utk DKI Turun dari 8,51 T Jadi 3.08 T. Akibatnya Anggaran DKI Turun dari 95,99 T. Menjadi 89,4T.Siapa yg SALAH, Oi Siapa yg SALAH Anieskah?," pungkasnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta merevisi Rancangan APBD DKI 2020. Sekretaris Daerah DKI Saefullah menyebut nilainya menurun Rp 6,55 triliun dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun.
"Setelah diskusi dan mencermati dana bagi hasil yang tidak masuk dan ada penurunan SiLPA, maka perhitungan kami dari eksekutif sampai kemarin sore kami rencanakan sebesar Rp 89,4 triliun," kata Saefullah dalam rapat badan anggaran di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Dana bagi hasil DKI salah satunya berasal dari dana perimbangan. Saefullah memaparkan pemerintah pusat memiliki piutang kepada DKI karena tak mencairkan dana perimbangan senilai Rp 6,39 triliun. rmoljakarta.com
