Sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam menangani kejanggalan anggaran rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 diapresiasi anggota DPD RI, Fahira Idrsi.
Menurut senator Jakarta ini, Anies terlihat tetap santun saat menegur jajarannya saat pengarahan tertutup yang diunggah ke Youtube Pemprov DKI Jakarta (29/10).
Jika Pak Anies mau cari panggung dan mau jadi pahlawan, bisa saja dia konferensi pers sendiri, beberkan kejanggalan-kejanggalan anggaran sambil memaki anak buahnya (jajarannya). Tapi itu tidak dilakukan karena dia menganggap jajarannya rekan kerja yang harus dihormati. Saya minta jajaran Pemprov balas perlakuan ini dengan bekerja baik dan teliti,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (31/10).
Ia menekankan kepada jajaran Pemprov DKI agar tak boleh memberi ruang keteledoran dalam penyusunan RAPBD. Hal itu dinilai penting lantaran sistem e-budgeting DKI Jakarta masih memiliki kelemahan.
Pak Anies ingin memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian dengan memarahi apalagi memaki-maki jajarannya. Makanya beliau memilih untuk mengoreksi anggaran itu secara internal kepada jajarannya sebelum ramai diributkan saat ini. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta jangan teledor," tegasnya.
Soal kejanggalan anggaran, ia menyebut hal itu juga kerap terjadi di pemerintahan sebelumnya. Seperti halnya soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI dengan anggaran sebesar Rp 648 miliar 2016 silam yang ternyata milik Pemprov sendiri. Termasuk soal pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang dianggap tak masuk akal.
Jika hal-hal seperti ini masih terjadi, artinya sistem e-budgeting DKI harus diperbaharui agar lebih smart sehingga tidak perlu mengecek secara manual jika ada kegiatan pengadaan dan anggaran janggal," tandasnya. rmoljakarta.com
Menurut senator Jakarta ini, Anies terlihat tetap santun saat menegur jajarannya saat pengarahan tertutup yang diunggah ke Youtube Pemprov DKI Jakarta (29/10).
Jika Pak Anies mau cari panggung dan mau jadi pahlawan, bisa saja dia konferensi pers sendiri, beberkan kejanggalan-kejanggalan anggaran sambil memaki anak buahnya (jajarannya). Tapi itu tidak dilakukan karena dia menganggap jajarannya rekan kerja yang harus dihormati. Saya minta jajaran Pemprov balas perlakuan ini dengan bekerja baik dan teliti,” ujar Fahira dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (31/10).
Ia menekankan kepada jajaran Pemprov DKI agar tak boleh memberi ruang keteledoran dalam penyusunan RAPBD. Hal itu dinilai penting lantaran sistem e-budgeting DKI Jakarta masih memiliki kelemahan.
Pak Anies ingin memperbaiki sistem, bukan mencari perhatian dengan memarahi apalagi memaki-maki jajarannya. Makanya beliau memilih untuk mengoreksi anggaran itu secara internal kepada jajarannya sebelum ramai diributkan saat ini. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta jangan teledor," tegasnya.
Soal kejanggalan anggaran, ia menyebut hal itu juga kerap terjadi di pemerintahan sebelumnya. Seperti halnya soal pembelian lahan seluas 4,6 hektare oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI dengan anggaran sebesar Rp 648 miliar 2016 silam yang ternyata milik Pemprov sendiri. Termasuk soal pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang dianggap tak masuk akal.
Jika hal-hal seperti ini masih terjadi, artinya sistem e-budgeting DKI harus diperbaharui agar lebih smart sehingga tidak perlu mengecek secara manual jika ada kegiatan pengadaan dan anggaran janggal," tandasnya. rmoljakarta.com
