Presiden Joko Widodo dinilai sedang "menyelamatkan" mantan Kapolri Jenderal (Purn) Tito Karnavian dengan menunjuknya sebagai Menteri Dalam Negeri.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan bahwa Jokowi sedang menjaga nama baik Tito dari ketidakberhasilannya mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
"Ini juga upaya penyelamatan Pak Tito biar nama beliau menjadi tetap terjaga dengan ketidakberhasilan mengungkap kasus Novel Baswedan," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2019).
Seperti diketahui, Polri telah membentuk tim teknis untuk menindaklanjuti temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mengusut kasus Novel.
Hingga melewati batas waktu yang diberikan Jokowi pada 19 Oktober 2019, kasusnya belum juga terungkap.
Di sisi lain, Bambang juga menilai bahwa pemberian jabatan menteri tersebut merupakan sebuah penghargaan Jokowi kepada Tito.
Menurut Bambang, hal itu ada kaitannya dengan kesuksesan Tito menjamin keamanan selama Pemilu 2019.
"Saya melihatnya ini menjadi reward dari Presiden Jokowi karena Pak Tito berhasil menciptakan rasa aman dalam pilpres dan pemilu kemarin," ujar dia.
"Menciptakan rasa aman ini juga mempunyai arti lain, dalam arti mengamankan kepentingan pilpres, kepentingan Pak Jokowi begitu.
Makanya ini menjadi reward dari Pak Jokowi ke Pak Tito," kata Bambang lagi.
Jenderal (Purn) Tito Karnavian telah mengundurkan diri dari keanggotaan Kepolisian RI (Polri).
Pernyataan pengunduran diri tersebut diserahkan ke DPR bersamaan dengan surat Presiden Joko Widodo terkait permintaan pemberhentian Tito sebagai Kapolri.
Kini, Tito telah resmi dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Tjahjo Kumolo.
Alasan Jokowi Pilih Tito Karnavian meski Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan
Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.
Padahal, Tito sebagai Kapolri gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Jokowi menjelaskan alasannya memilih Tito masuk kabinet meski gagal memenuhi target yang diberikannya untuk mengungkap kasus Novel.
"Ya kita tahu Pak Mendagri ini memiliki pengalaman di daerah, pengalaman yang baik di lapangan," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019)
"Hubungan pada saat beliau menjadi kapolri dengan kepala daerah juga baik.
Maka saya tugaskan untuk mengawal cipta lapangan kerja agar investasi-investasi di daerah bisa berjalan dengan baik," kata dia.
Jokowi juga meminta Tito memastikan pelayanan publik di daerah-daerah bisa dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh kepala daerah sehingga tata kelola dengan dunia usaha betul-betul bisa berjalan ramah dan cepat.
"Banyak dunia usaha yang ingin berinvestasi tapi sering terhambat di sini.
Juga menjadi tanggung jawab Pak Tito. Pak Tito memiliki pengalaman yang baik," ucap Jokowi.
Soal kasus Novel yang belum terungkap, Jokowi menilai hal itu bukan masalah.
Meski Tito sudah tak lagi memimpin Korps Bhayangkara, ia tetap akan mengejar pengusutan kasus Novel ke kapolri yang baru.
Jokowi sudah mengajukan Komjen Idham Aziz sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.
"Mengenai kasus yang ditanyakan tadi saya kejar ke kapolri yang baru agar bisa diselesaikan," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa ia sudah meminta laporan ke Tito soal kasus Novel sebelum menunjuknya sebagai Mendagri dan memberhentikannya dari Kapolri.
Ia menyebut, pengusutan kasus itu sudah mengalami kemajuan meskipun pelaku belum terungkap.
"Laporan yang kemarin ada perkembangan yang sangat baik.
Dan nanti akan segera diteruskan ke Kapolri yang baru dan segera diumumkan kalau memang betul-betul selesai.
Ini bukan kasus yang mudah," kata dia. ambon.tribunnews.com
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto berpandangan bahwa Jokowi sedang menjaga nama baik Tito dari ketidakberhasilannya mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
"Ini juga upaya penyelamatan Pak Tito biar nama beliau menjadi tetap terjaga dengan ketidakberhasilan mengungkap kasus Novel Baswedan," kata Bambang ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2019).
Hingga melewati batas waktu yang diberikan Jokowi pada 19 Oktober 2019, kasusnya belum juga terungkap.
Di sisi lain, Bambang juga menilai bahwa pemberian jabatan menteri tersebut merupakan sebuah penghargaan Jokowi kepada Tito.
Menurut Bambang, hal itu ada kaitannya dengan kesuksesan Tito menjamin keamanan selama Pemilu 2019.
"Saya melihatnya ini menjadi reward dari Presiden Jokowi karena Pak Tito berhasil menciptakan rasa aman dalam pilpres dan pemilu kemarin," ujar dia.
"Menciptakan rasa aman ini juga mempunyai arti lain, dalam arti mengamankan kepentingan pilpres, kepentingan Pak Jokowi begitu.
Makanya ini menjadi reward dari Pak Jokowi ke Pak Tito," kata Bambang lagi.
Jenderal (Purn) Tito Karnavian telah mengundurkan diri dari keanggotaan Kepolisian RI (Polri).
Pernyataan pengunduran diri tersebut diserahkan ke DPR bersamaan dengan surat Presiden Joko Widodo terkait permintaan pemberhentian Tito sebagai Kapolri.
Kini, Tito telah resmi dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri menggantikan Tjahjo Kumolo.
Alasan Jokowi Pilih Tito Karnavian meski Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan
Presiden Jokowi menunjuk Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri.
Padahal, Tito sebagai Kapolri gagal mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Jokowi menjelaskan alasannya memilih Tito masuk kabinet meski gagal memenuhi target yang diberikannya untuk mengungkap kasus Novel.
"Ya kita tahu Pak Mendagri ini memiliki pengalaman di daerah, pengalaman yang baik di lapangan," ujar Jokowi saat berbincang dengan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10/2019)
"Hubungan pada saat beliau menjadi kapolri dengan kepala daerah juga baik.
Maka saya tugaskan untuk mengawal cipta lapangan kerja agar investasi-investasi di daerah bisa berjalan dengan baik," kata dia.
Jokowi juga meminta Tito memastikan pelayanan publik di daerah-daerah bisa dikoordinasikan dengan baik dengan seluruh kepala daerah sehingga tata kelola dengan dunia usaha betul-betul bisa berjalan ramah dan cepat.
"Banyak dunia usaha yang ingin berinvestasi tapi sering terhambat di sini.
Juga menjadi tanggung jawab Pak Tito. Pak Tito memiliki pengalaman yang baik," ucap Jokowi.
Soal kasus Novel yang belum terungkap, Jokowi menilai hal itu bukan masalah.
Meski Tito sudah tak lagi memimpin Korps Bhayangkara, ia tetap akan mengejar pengusutan kasus Novel ke kapolri yang baru.
Jokowi sudah mengajukan Komjen Idham Aziz sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR.
"Mengenai kasus yang ditanyakan tadi saya kejar ke kapolri yang baru agar bisa diselesaikan," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa ia sudah meminta laporan ke Tito soal kasus Novel sebelum menunjuknya sebagai Mendagri dan memberhentikannya dari Kapolri.
Ia menyebut, pengusutan kasus itu sudah mengalami kemajuan meskipun pelaku belum terungkap.
"Laporan yang kemarin ada perkembangan yang sangat baik.
Dan nanti akan segera diteruskan ke Kapolri yang baru dan segera diumumkan kalau memang betul-betul selesai.
Ini bukan kasus yang mudah," kata dia. ambon.tribunnews.com
