Hal itu ditekankan Gubernur Anies Baswedan sebagai komitmen transparansi Pemprov DKI Jakarta, utamanya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belakangan menuai kontroversi.
"Kami mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitas, itu kami pegang," tegas Anies saat jumpa pers di Balairung, Balaikota DKI Jakarta, Jumat (1/11).
Nantinya, aplikasi e-Budgeting yang terbaru diharapkan bisa lebih rinci dan detail dalam melaporkan anggaran serta bisa langsung diakses publik tanpa sistem error.
"Bahkan bukan hanya dilihat, tapi juga bisa memberikan komentar langsung. Kalau saat ini publik itu hanya bisa lihat, tapi tidak bisa memberikan (komentar)," tutur Anies.
Kendati begitu, Anies juga menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam kapasitas menegasikan peran Gubernur Ahok. Menurutnya, sistem e-Budgeting yang dahulu dinilai telah usang dan perlu diperbarui.
"Aplikasi selalu mengalami perkembangan, jadi ya normal saja. Jadi bukan mengganti, tapi upgrade. Kalau ganti kan kesannya meniadakan, tapi meng-upgrade saja sehingga sistemnya smart," tutup mantan Mendikbud ini. rmoljakarta.com
