Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan geram dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Hinca menilai PDIP cuci tangan dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Menurutnya, Hasto telah menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendiskreditkan Partai Demokrat dalam kasus ini.
Hinca mengatakan PDIP berusaha melindungi keterlibatan kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus tersebut dengan cara menyalahkan pihak lain.
"Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," ujar Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (23/3).
Hinca menuturkan argumentasi Hasto yang menyebut partai oposisi tidak mungkin korupsi proyek pemerintah adalah argumentasi yang dangkal, lemah, dan mengada-ada.
Dia pun heran dengan Sekjen PDIP karena dianggap tidak memahami tindak pidana korupsi dalam sebuah kebijakan. Hinca mengatakan korupsi merupakan tindakan pribadi, karena itu tak bisa menyalahkan partai penguasa atau pemerintah yang tengah berkuasa.
Hinca mengatakan tidak ada partai oposisi saat ini yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika ada kader yang telibat korupsi proyek pemerintah.
Parpol yang kadernya terlibat korupsi di era Jokowi, menurutnya hanya memberikan bantuan hukum dengan tidak menyalahkan pemerintah yang berkuasa.
"Semua sama di hadapan hukum. Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa," ujarnya.
Terkait dengan proyek pengadaan e-KTP, Hinca mengklaim proyek tersebut merupakan kebijakan nasional yang sudah tepat. Proyek e-KTP, menurutnya adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.
"Sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang e-KTP," ujar Hinca.
Dia mengatakan Hasto seharusnya memahami tudingan bahwa Puan dan Pramono menerima suap korupsi proyek e-KTP bukan disampaikan oleh kader Demokrat, melainkan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Hinca menilai Hasto dan PDIP seharusnya mengklarifikasi hal tersebut kepada Setnov, bukan menyalahkan Demokrat yang dianggap tak berwenang berkomentar atas hal tersebut.
"Medan yang dihadapi oleh kader-kader PDIP yang diduga ikut terlibat dalam korupsi e-KTP, khususnya Puan Maharani dan Pramono Anung adalah pihak KPK, Majelis Hakim dan Setya Novanto sendiri. Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya," ujarnya.
Di sisi lain, Hinca berkata tudingan Puan dan Pramono menerima suap korupsi e-KTP merupakan ujian bagi PDIP selaku partai besar dan berkuasa saat ini. Jika menyalahkan pihak lain, Hinca mempertanyakan posisi PDIP dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ketika kadernya diduga terlibat korupsi.
"Semoga rakyat kita menilai dan membandingkan partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi, dan mana yang tidak," ujar Hinca.
Lebih dari itu, Hinca meminta semua pihak berani bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan tanpa menyeret pihak lain yang tidak terlibat.
Sebelumnya, Hasto membantah tudingan terdakwa Setya Novanto dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyebut sejumlah elite PDIP ikut menerima suap, termasuk Puan dan Pramono.
Hasto mengatakan ada upaya menyeret PDIP dalam dugaan korupsi e-KTP. Padahal menurutnya saat proyek itu bergulir, PDIP bukan bagian partai penguasa di pemerintahan.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," kata Hasto. cnnindonesia.com
Menurutnya, Hasto telah menyalahkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendiskreditkan Partai Demokrat dalam kasus ini.
Hinca mengatakan PDIP berusaha melindungi keterlibatan kadernya, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung dalam kasus tersebut dengan cara menyalahkan pihak lain.
"Sekjen PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program e-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain," ujar Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (23/3).
Hinca menuturkan argumentasi Hasto yang menyebut partai oposisi tidak mungkin korupsi proyek pemerintah adalah argumentasi yang dangkal, lemah, dan mengada-ada.
Dia pun heran dengan Sekjen PDIP karena dianggap tidak memahami tindak pidana korupsi dalam sebuah kebijakan. Hinca mengatakan korupsi merupakan tindakan pribadi, karena itu tak bisa menyalahkan partai penguasa atau pemerintah yang tengah berkuasa.
Hinca mengatakan tidak ada partai oposisi saat ini yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika ada kader yang telibat korupsi proyek pemerintah.
Parpol yang kadernya terlibat korupsi di era Jokowi, menurutnya hanya memberikan bantuan hukum dengan tidak menyalahkan pemerintah yang berkuasa.
"Semua sama di hadapan hukum. Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa," ujarnya.
Terkait dengan proyek pengadaan e-KTP, Hinca mengklaim proyek tersebut merupakan kebijakan nasional yang sudah tepat. Proyek e-KTP, menurutnya adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.
"Sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang e-KTP," ujar Hinca.
Dia mengatakan Hasto seharusnya memahami tudingan bahwa Puan dan Pramono menerima suap korupsi proyek e-KTP bukan disampaikan oleh kader Demokrat, melainkan oleh mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Hinca menilai Hasto dan PDIP seharusnya mengklarifikasi hal tersebut kepada Setnov, bukan menyalahkan Demokrat yang dianggap tak berwenang berkomentar atas hal tersebut.
"Medan yang dihadapi oleh kader-kader PDIP yang diduga ikut terlibat dalam korupsi e-KTP, khususnya Puan Maharani dan Pramono Anung adalah pihak KPK, Majelis Hakim dan Setya Novanto sendiri. Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya," ujarnya.
Di sisi lain, Hinca berkata tudingan Puan dan Pramono menerima suap korupsi e-KTP merupakan ujian bagi PDIP selaku partai besar dan berkuasa saat ini. Jika menyalahkan pihak lain, Hinca mempertanyakan posisi PDIP dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi ketika kadernya diduga terlibat korupsi.
"Semoga rakyat kita menilai dan membandingkan partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi, dan mana yang tidak," ujar Hinca.
Lebih dari itu, Hinca meminta semua pihak berani bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan tanpa menyeret pihak lain yang tidak terlibat.
Sebelumnya, Hasto membantah tudingan terdakwa Setya Novanto dalam persidangan kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyebut sejumlah elite PDIP ikut menerima suap, termasuk Puan dan Pramono.
Hasto mengatakan ada upaya menyeret PDIP dalam dugaan korupsi e-KTP. Padahal menurutnya saat proyek itu bergulir, PDIP bukan bagian partai penguasa di pemerintahan.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa," kata Hasto. cnnindonesia.com
