Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mengatakan, kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang akan berlaku awal 2020 dan disertai sanksi tidak bisa memperpanjang SIM, paspor hingga tidak bisa mengajukan kredit perbankan, sangat mengada-ada.
"Saya enggak setuju sanksinya misalnya soal SIM tadi. Buat rakyat kita, SIM itu buat kerja kok, ngojek dan seterusnya," kata RR sapaan akrab Menko Pereokomian era Presiden Gus Dur itu dalam acara talkshow tvOne "BPJS Kesehatan: Iuran Naik, Nunggak Disanksi", Rabu malam (9/10).
BPJS Kesehatan memang sangat diperlukan rakyat agar sehat dan sejahtera, tapi bukan berarti program ini malah membebenani.
"Saya enggak setuju itu, yang enggak bayar (BPJS) enggak bisa bikin SIM. Ini kejam banget, buat rakyat di bawah punya SIM itu bisa ngojek, masak buat cari makan saja dibikin susah," ujar RR lagi.
Untuk itu, dia memberikan solusi terkait masalah yang membelit BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan cara, meningkatkan iuran dari korporasi karena selama ini dinilai belum optimal.
Juga, harus dilakukan pembenahan sistem IT BPJS Kesehatan. rmoljatim.com
"Saya enggak setuju sanksinya misalnya soal SIM tadi. Buat rakyat kita, SIM itu buat kerja kok, ngojek dan seterusnya," kata RR sapaan akrab Menko Pereokomian era Presiden Gus Dur itu dalam acara talkshow tvOne "BPJS Kesehatan: Iuran Naik, Nunggak Disanksi", Rabu malam (9/10).
BPJS Kesehatan memang sangat diperlukan rakyat agar sehat dan sejahtera, tapi bukan berarti program ini malah membebenani.
"Saya enggak setuju itu, yang enggak bayar (BPJS) enggak bisa bikin SIM. Ini kejam banget, buat rakyat di bawah punya SIM itu bisa ngojek, masak buat cari makan saja dibikin susah," ujar RR lagi.
Untuk itu, dia memberikan solusi terkait masalah yang membelit BPJS Kesehatan. Salah satunya dengan cara, meningkatkan iuran dari korporasi karena selama ini dinilai belum optimal.
Juga, harus dilakukan pembenahan sistem IT BPJS Kesehatan. rmoljatim.com
