JAKARTA - Warga DKI Jakarta diklaim bahagia selama dua tahun pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Setidaknya ini berdasarkan hasil survei dari Center For Sosial Political Economic and Law Studies.
"Ini adalah survei Pemetaan dan Evaluasi Kinerja Dua Tahun Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan 9-13 September 2019 dengan melibatkan 35 peneliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif," kata Ubedilah Badrun saat diskusi hasil survei Pemetaan dan Evaluasi Kinerja Dua Tahun Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Senin (30/9/2019).
Survei ini memotret delapan indikator, yaitu lingkungan sosial (keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keharmonisan); birokrasi (pelayanan, kemudahan akses); ingkat korupsi (program, pungli, suap); kemiskinan (akses pekerjaan, kelayakan hunian); infrastruktur (pembangunan perawatan jalan, trotoar, akses jalan lingkungan, saluran air, jembatan penyebrangan, pasar, pembuangan sampah, gelanggang olahraga, dan akses difable).
Kemudian kepemimpinan gubernur (kecepatan dan kesigapan, keberpihakan pada rakyat, komunikasi politik, keterpilihan menjadi gubernur, kelayakan menjadi calon presiden, keterpilihan menjadi presiden);tingkat kebahagiaan (kepuasan menjalani hidup, kesehatan, waktu yang cukup untuk keluarga, kualifikasi pendidikan, partisipasi pentas seni dan sosial, pelayanan publik, dukungan sosial dan keamanan, tingkat polusi udara/air, kepemilikan tempat tinggal, penataan ruang).
Kemudian, realisasi janji Gubernur DKI Jakarta (harga kebutuhan pokok, kartu pangan, penghentian proyek rekalamasi, ruang menyusui di area publik, suami cuti saat istri melahirkan, kredit usaha perempuan mandiri, bebas dari ancaman pelecehan dan pemerkosaan, akses transportasi, akses wisata ke Pulau Seribu, manfaat Taman Science, Pusat Kebudayaan Betawi, manfaat Festival Olahraga, manfaat Pos Layanan Dokter Komunitas, manfaat Kampung Susun, Kampung Deret dan Rumah Susun, manfaat Pusat Kegiatan Warga, manfaat bantuan sosial dari gubernur, manfaat bJakarta berbenah menjadi Kota Hijau, pengertahuan program DP rumah 0%, pelaksanaan program DP rumah 0%).
Ubedilah mengatakan, indikator survei tersebut termasuk indikator yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Survei ini mengindikasikan indikator-indikator kinerja Pemprov DKI Jakarta secara umum mendapatkan penilaian yang baik oleh masyarakat. Terkait indikator lingkungan sosial, kemiskinan, infrastruktur, kepemimpinan, indeks kebahagiaan, dan janji gubernur secara umum rata-rata mendapat respons positif sebesar 82%. "Ini menunjukkan penilaian masyarakat pada kinerja pemerintah DKI Jakarta sangat baik," sebutnya.
Tetapi dalam indikator tingkat korupsi masih ada 28,3 persen responden dari seluruh wilayah DKI Jakarta menyatakan masih sering terjadi pungli dan suap. Masyarakat yang memberikan penilaian negatif dalam hal tingkat korupsi tertinggi, yaitu di daerah Jakarta Pusat (17,5 persen) dan Jakarta Selatan (18,6 persen).
Dalam bidang pelayanan publik secara umum pandangan masyarakat baik, tapi ada satu wilayah yaitu Kepulauan Seribu yang pandangan masyarakatnya terhadap pelayanan birokrasi negatif. Persentase buruknya mencapai 31,4 persen.
Terkait kinerja kepemimpinan Gubernur secara umum dari semua item dalam indikator kepemimpinan, masyarakat Jakarta menilai sangat positif mencapai rata-rata 14,23 persen. Sedangkan penilaian positif terhadap kepemimpinan Gubernur mencapai rata-rata 38,78 persen. metro.sindonews.com
"Ini adalah survei Pemetaan dan Evaluasi Kinerja Dua Tahun Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan 9-13 September 2019 dengan melibatkan 35 peneliti dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif," kata Ubedilah Badrun saat diskusi hasil survei Pemetaan dan Evaluasi Kinerja Dua Tahun Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Senin (30/9/2019).
Survei ini memotret delapan indikator, yaitu lingkungan sosial (keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keharmonisan); birokrasi (pelayanan, kemudahan akses); ingkat korupsi (program, pungli, suap); kemiskinan (akses pekerjaan, kelayakan hunian); infrastruktur (pembangunan perawatan jalan, trotoar, akses jalan lingkungan, saluran air, jembatan penyebrangan, pasar, pembuangan sampah, gelanggang olahraga, dan akses difable).
Kemudian, realisasi janji Gubernur DKI Jakarta (harga kebutuhan pokok, kartu pangan, penghentian proyek rekalamasi, ruang menyusui di area publik, suami cuti saat istri melahirkan, kredit usaha perempuan mandiri, bebas dari ancaman pelecehan dan pemerkosaan, akses transportasi, akses wisata ke Pulau Seribu, manfaat Taman Science, Pusat Kebudayaan Betawi, manfaat Festival Olahraga, manfaat Pos Layanan Dokter Komunitas, manfaat Kampung Susun, Kampung Deret dan Rumah Susun, manfaat Pusat Kegiatan Warga, manfaat bantuan sosial dari gubernur, manfaat bJakarta berbenah menjadi Kota Hijau, pengertahuan program DP rumah 0%, pelaksanaan program DP rumah 0%).
Ubedilah mengatakan, indikator survei tersebut termasuk indikator yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Survei ini mengindikasikan indikator-indikator kinerja Pemprov DKI Jakarta secara umum mendapatkan penilaian yang baik oleh masyarakat. Terkait indikator lingkungan sosial, kemiskinan, infrastruktur, kepemimpinan, indeks kebahagiaan, dan janji gubernur secara umum rata-rata mendapat respons positif sebesar 82%. "Ini menunjukkan penilaian masyarakat pada kinerja pemerintah DKI Jakarta sangat baik," sebutnya.
Tetapi dalam indikator tingkat korupsi masih ada 28,3 persen responden dari seluruh wilayah DKI Jakarta menyatakan masih sering terjadi pungli dan suap. Masyarakat yang memberikan penilaian negatif dalam hal tingkat korupsi tertinggi, yaitu di daerah Jakarta Pusat (17,5 persen) dan Jakarta Selatan (18,6 persen).
Dalam bidang pelayanan publik secara umum pandangan masyarakat baik, tapi ada satu wilayah yaitu Kepulauan Seribu yang pandangan masyarakatnya terhadap pelayanan birokrasi negatif. Persentase buruknya mencapai 31,4 persen.
Terkait kinerja kepemimpinan Gubernur secara umum dari semua item dalam indikator kepemimpinan, masyarakat Jakarta menilai sangat positif mencapai rata-rata 14,23 persen. Sedangkan penilaian positif terhadap kepemimpinan Gubernur mencapai rata-rata 38,78 persen. metro.sindonews.com
