Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan, ada beberapa penyebab kenapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi surga bagi para koruptor.
Pertama, banyak posisi komisaris yang tidak kompeten dan hanya sebagai jabatan politis bagi penempatan para relawan tim pemenangan Pilpres Jokowi-JK, yang mana komisaris seharus sebagai kepanjangan tangan Menteri BUMN untuk mengawasi dan mengkontrol jalan aktivitas bisnis dan aksi korporasi di sebuah BUMN yang dilakukan direksi dan karyawan, memiliki kemampuan di bidang untuk mengawasi, misalnya kemampuan membaca hasil laporan keuangan di BUMN.
"Nah, coba saja cek mungkin hampir 85 persen komisaris di BUMN di era Joko Widodo-JK tidak punya pengetahuan tentang bisnis dan keuangan di sebuah korporasi," ujar Arief dalam keterangannya kepada redaksi, Sabtu (5/10).
Komisaris yang ditempatkan di BUMN oleh Jokowi hanya bertujuan agar mereka (para relawan) bisa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan duduk manis saja.
"Coba cek sana jajaran komisaris di Temasek BUMN-nya Singapura, semua sangat kompeten di bidangnya," sebut Arief.
Kedua, banyak direksi BUMN yang ditempatkan di BUMN walaupun proses assesment pemilihannya dan fit proper sudah bagus, namun faktor nepotime dan uang sogokan terhadap orang yang punya kekuasaan di sekitaran Presiden atau yang punya kedekatan dengan Kementerian BUMN lebih menentukan.
Sehingga terkadang banyak intervensi di Kementrian BUMN dalam penentuan posisi jabatan jajaran direksi di BUMN. Kalau sudah begini, mau tidak mau, mereka harus balikin modal.
Ketiga, masalah corrupt behaviour alias perilaku korups yang masih melekat di para jajaran direksi BUMN.
Keempat, karena banyak direksi BUMN yang tertekan oleh elit-elit politik untuk berbisnis dengan cara-cara yang korup. Misalnya, jelas Arief, Sofyan basyir adalah korban elit politik.
Menurut Arief, ke depan, ini menjadi PR besar bagi Presiden Jokowi untuk bisa menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis yang bersih dan profesional seperti BUMN Temasek (Singapura) dan Khasanah (Malaysia).
Buntut Listrik Padam Massal, Federasi Pekerja BUMN Bakal Laporkan PLN Ke Bareskrim Polri
"Pengalaman saya selama belajar tentang pengelolaan bisnis dengan petinggi salah satu perusahaan milik Temasek, saya benar-benar bisa membedakan dengan BUMN kita yang masih terus jadi tempat untuk melakukan Korupsi," terangnya.
Kalau tidak ada pembenahan, lanjut Arief, BUMN yang memiliki aset hingga ribuan triliun rupiah tidak pernah jadi sebuah korporasi milik negara yang bisa menghasilkan keuntungan untuk penerimaan negara yang maksimal dan dinikmati oleh masyarakat. politik.rmol.id
Pertama, banyak posisi komisaris yang tidak kompeten dan hanya sebagai jabatan politis bagi penempatan para relawan tim pemenangan Pilpres Jokowi-JK, yang mana komisaris seharus sebagai kepanjangan tangan Menteri BUMN untuk mengawasi dan mengkontrol jalan aktivitas bisnis dan aksi korporasi di sebuah BUMN yang dilakukan direksi dan karyawan, memiliki kemampuan di bidang untuk mengawasi, misalnya kemampuan membaca hasil laporan keuangan di BUMN.
"Nah, coba saja cek mungkin hampir 85 persen komisaris di BUMN di era Joko Widodo-JK tidak punya pengetahuan tentang bisnis dan keuangan di sebuah korporasi," ujar Arief dalam keterangannya kepada redaksi, Sabtu (5/10).
Komisaris yang ditempatkan di BUMN oleh Jokowi hanya bertujuan agar mereka (para relawan) bisa mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan dan duduk manis saja.
"Coba cek sana jajaran komisaris di Temasek BUMN-nya Singapura, semua sangat kompeten di bidangnya," sebut Arief.
Kedua, banyak direksi BUMN yang ditempatkan di BUMN walaupun proses assesment pemilihannya dan fit proper sudah bagus, namun faktor nepotime dan uang sogokan terhadap orang yang punya kekuasaan di sekitaran Presiden atau yang punya kedekatan dengan Kementerian BUMN lebih menentukan.
Sehingga terkadang banyak intervensi di Kementrian BUMN dalam penentuan posisi jabatan jajaran direksi di BUMN. Kalau sudah begini, mau tidak mau, mereka harus balikin modal.
Ketiga, masalah corrupt behaviour alias perilaku korups yang masih melekat di para jajaran direksi BUMN.
Keempat, karena banyak direksi BUMN yang tertekan oleh elit-elit politik untuk berbisnis dengan cara-cara yang korup. Misalnya, jelas Arief, Sofyan basyir adalah korban elit politik.
Menurut Arief, ke depan, ini menjadi PR besar bagi Presiden Jokowi untuk bisa menjadikan BUMN sebagai entitas bisnis yang bersih dan profesional seperti BUMN Temasek (Singapura) dan Khasanah (Malaysia).
Buntut Listrik Padam Massal, Federasi Pekerja BUMN Bakal Laporkan PLN Ke Bareskrim Polri
"Pengalaman saya selama belajar tentang pengelolaan bisnis dengan petinggi salah satu perusahaan milik Temasek, saya benar-benar bisa membedakan dengan BUMN kita yang masih terus jadi tempat untuk melakukan Korupsi," terangnya.
Kalau tidak ada pembenahan, lanjut Arief, BUMN yang memiliki aset hingga ribuan triliun rupiah tidak pernah jadi sebuah korporasi milik negara yang bisa menghasilkan keuntungan untuk penerimaan negara yang maksimal dan dinikmati oleh masyarakat. politik.rmol.id
