Hasil penelitian Universitas Oxford yang menunjukkan elite politik Indonesia menggunaan buzzer menjadi momok bagi demokrasi di Indonesia.
Ketua YLBHI Jakarta, Asfinawati menyatakan, buzzer justru merusak tatanan kehidupan berdemokrasi di tanah air lantaran mengaburkan fakta.
"Beberapa laporan, ada dari Universitas Oxford yang menunjukkan sebenarnya ada buzzer, yaitu orang yang dibayar untuk mengungkapkan hal tertentu dan pemerintah mengakui mereka punya buzzer" kata Asfinawati kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).
YLBHI, kata Asfinawati, menyesalkan ulah para politikus di Indonesia yang menggunakan buzzer dengan tujuan memanipulasi opini publik tersebut.
"Kalau kita mau mempertahankan iklim demonstrasi kita, maka fakta harus diterima, bukan dimentahkan oleh buzzer yang dibayar," kesalnya.
Di sisi lain, keberadaan buzzer ini juga dapat melemahkan pers lantaran narasi yang diproduksi mengesampingkan kaidah jurnalistik, bahkan hingga melanggar kode etik atau hanya sekadar propaganda belaka.
"Media itu punya aturan sendiri ada kode etik," tegasnya.
Mengingat bahaya yang ditimbulkan, ia pun meminta kepada elite untuk menghentikan penggunaan buzzer lantaran dapat mengancam demokrasi.
"Itu adalah sebuah sinyal bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman, sedang menurun. Kalau diteruskan, lama-lama kita bisa tidak punya demokrasi lagi," tandasnya. politik.rmol.id
Ketua YLBHI Jakarta, Asfinawati menyatakan, buzzer justru merusak tatanan kehidupan berdemokrasi di tanah air lantaran mengaburkan fakta.
"Beberapa laporan, ada dari Universitas Oxford yang menunjukkan sebenarnya ada buzzer, yaitu orang yang dibayar untuk mengungkapkan hal tertentu dan pemerintah mengakui mereka punya buzzer" kata Asfinawati kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).
YLBHI, kata Asfinawati, menyesalkan ulah para politikus di Indonesia yang menggunakan buzzer dengan tujuan memanipulasi opini publik tersebut.
"Kalau kita mau mempertahankan iklim demonstrasi kita, maka fakta harus diterima, bukan dimentahkan oleh buzzer yang dibayar," kesalnya.
Di sisi lain, keberadaan buzzer ini juga dapat melemahkan pers lantaran narasi yang diproduksi mengesampingkan kaidah jurnalistik, bahkan hingga melanggar kode etik atau hanya sekadar propaganda belaka.
"Media itu punya aturan sendiri ada kode etik," tegasnya.
Mengingat bahaya yang ditimbulkan, ia pun meminta kepada elite untuk menghentikan penggunaan buzzer lantaran dapat mengancam demokrasi.
"Itu adalah sebuah sinyal bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam ancaman, sedang menurun. Kalau diteruskan, lama-lama kita bisa tidak punya demokrasi lagi," tandasnya. politik.rmol.id
