Jurnalmuslim.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah memberikan tanggapan terkait kondisi terbaru di Papua pasca-kerusuhan di Deiyai.
Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara menyampaikan sebuah rencana.
Selain itu, Jokowi juga diminta melakukan sesuatu yang menenangkan jiwa warga Papua.
Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah lewat cuitan di akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Kamis (29/8/2019).
Saat ini, lanjut Fahri Hamzah, Papua tengah bergejolak.
Fahri Hamzah juga bertanya, apakah Jokowi tidak mendengarkan kabar ini?
"Bapak presiden,
Bicaralah...
Sampaikan sebuah rencana...
Bertindaklah...
Lakukan sesuatu yang menenangkan jiwa papua...
Papua bergolak pak...
Apakah bapak belum mendengarnya?
Berarti benar...
Di sekitar bapak ada tembok raksasa..
Kuping bapak seperti disumbat tisu basah..." tulis Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Fahri Hamzah juga pernah memberikan tanggapannya soal kerusuhan yang terjadi di Papua.
Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak harus ikut menangani konflik yang terjadi di Papua.
Terutama Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan menenangkan ketegangan.
Ia mengatakan, Presiden tak bisa hanya mengimbau agar masyarakat Papua bersabar, tetapi harus memberi jaminan, ketersinggungan perasaan itu tidak terulang lagi.
"Berilah jaminan, apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik."
"Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri juga mengatakan, Presiden perlu menjamin oknum yang melakukan penghinaan kepada masyarakat Papua dihukum.
Apalagi jika pelaku penghinaan itu pejabat publik.
"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua."
"Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya. Imbauan ini harus segera disampaikan supaya kita semua tenang," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
Fahri meminta TNI-Polri ikut menenangkan masyarakat dan menjaga agar aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Papua tidak menggangu keamanan.
Tokoh-tokoh daerah dan tokoh agama di Papua, kata Fahri, harus kompak untuk menenangkan kemarahan masyarakat.
"Dalam hal ini, jangan dianggap sederhana tapi tugas kita sekarang itu hentikan dulu, kalau ini menjalar sebagai sebuah konflik ditingkat bawah saya kira itu yang penting," tuturnya.
Selanjutnya, Fahri mengapresiasi, Presiden Jokowi yang dikabarkan akan segera berkunjung ke Papua untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Ya lebih cepat lebih baik karena ada yang luka. kalau mau diskusi yang dalam soal itu nanti kita diskusi dalam, tapi ini penanganan segera itu diperlukan," kata Fahri.
"Jangan dianggap ini soal sosial media, soal salah paham. Orang salah paham enggak sampe segini kok, ada sesuatu yang mendalam dan itu harus kita selesaikan," kata dia.
Diberitakan, situasi di Papua kembali memanas setelah adanya bentrok antarmassa dengan aparat keamanan di Kabupaten Deiyai, Rabu (28/8/2019) siang.
Kerusuhan ini bermula saat 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Deiyai, pukul 09.00 waktu setempat.
Aksi tersebut lanjutan dari tanggal 24 Agustus 2019 terkait tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Yul Toa Motte, koordinator aksi mengatakan, awalnya aksi berjalan tertib.
Namun, sekitar pukul 13.00 WIT kerusuhan pecah saat aparat menembakkan gas air mata.
Dia menyebut ada korban dalam kejadian tersebut.
”Kemudian dilanjutkan dengan timah peluru. Saya lihat sendiri dengan mata sendiri."
"Situasi sampai saat ini peluru masih bunyi, masih memanas,” kata Yul, saat dihubungi Kompas.com, Rabu.
Sementara itu, kepolisian memastikan, pihak yang terlibat baku tembak dengan polisi dan TNI di halaman Kantor Bupati Deiyai adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
"Penyerangnya diduga terindikasi kelompok KKB," jelas Dedi, Rabu (28/8/2019).
Namun polisi belum dapat mengidentifikasi asal usul kelompok tersebut.
Dedi mengatakan, unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Deiyai melibatkan sekitar 150 orang dan massa menuntut bupati menandatangani referendum.
Aparat sempat melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa.
Namun saat negosiasi masih berlangsung, tiba-tiba datang sekitar seribu orang ke lokasi.
Mereka muncul dari segala penjuru.
Kelompok itu datang sambil menari tarian adat perang dan membawa senjata tajam.
Bahkan diduga mereka membawa senjata api.
Kelompok itu langsung menyerang aparat.
Imbas dari kerusuhan tersebut, seorang personel TNI bernama Serda Rikson meninggal dunia akibat terkena panah.
Jenazahnya segera dievakuasi ke Nabire melalui jalur darat.
Kemudian, lima anggota lainnya mengalami luka akibat terkena anak panah.
Seluruh korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Enarotali untuk mendapat perawatan.
"Satu personel TNI meninggal dunia, satu personel TNI terkena panah, satu personel Brimob kena panah, tiga personel Samapta Polres Paniai kena panah," tuturnya.
Selain dari aparat, terdapat dua warga sipil yang meninggal akibat kejadian itu.
Satu warga meninggal di RS Enarotali akibat luka tembak di bagian kaki.
Sementara satu warga lainnya meninggal akibat terkena anak panah di bagian perut di halaman Kantor Bupati Deiyai
Saat aksi, massa juga merampas senjata api milik TNI. Tribunnews.com
Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara menyampaikan sebuah rencana.
Selain itu, Jokowi juga diminta melakukan sesuatu yang menenangkan jiwa warga Papua.
Hal tersebut disampaikan Fahri Hamzah lewat cuitan di akun Twitter-nya, @Fahrihamzah, Kamis (29/8/2019).
Saat ini, lanjut Fahri Hamzah, Papua tengah bergejolak.
Fahri Hamzah juga bertanya, apakah Jokowi tidak mendengarkan kabar ini?
"Bapak presiden,
Bicaralah...
Sampaikan sebuah rencana...
Bertindaklah...
Lakukan sesuatu yang menenangkan jiwa papua...
Papua bergolak pak...
Apakah bapak belum mendengarnya?
Berarti benar...
Di sekitar bapak ada tembok raksasa..
Kuping bapak seperti disumbat tisu basah..." tulis Fahri Hamzah.
Sebelumnya, Fahri Hamzah juga pernah memberikan tanggapannya soal kerusuhan yang terjadi di Papua.
Fahri Hamzah mengatakan, semua pihak harus ikut menangani konflik yang terjadi di Papua.
Terutama Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan menenangkan ketegangan.
Ia mengatakan, Presiden tak bisa hanya mengimbau agar masyarakat Papua bersabar, tetapi harus memberi jaminan, ketersinggungan perasaan itu tidak terulang lagi.
"Berilah jaminan, apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik."
"Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," kata Fahri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri juga mengatakan, Presiden perlu menjamin oknum yang melakukan penghinaan kepada masyarakat Papua dihukum.
Apalagi jika pelaku penghinaan itu pejabat publik.
"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua."
"Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya. Imbauan ini harus segera disampaikan supaya kita semua tenang," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
Fahri meminta TNI-Polri ikut menenangkan masyarakat dan menjaga agar aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Papua tidak menggangu keamanan.
Tokoh-tokoh daerah dan tokoh agama di Papua, kata Fahri, harus kompak untuk menenangkan kemarahan masyarakat.
"Dalam hal ini, jangan dianggap sederhana tapi tugas kita sekarang itu hentikan dulu, kalau ini menjalar sebagai sebuah konflik ditingkat bawah saya kira itu yang penting," tuturnya.
Selanjutnya, Fahri mengapresiasi, Presiden Jokowi yang dikabarkan akan segera berkunjung ke Papua untuk menyerap aspirasi masyarakat.
"Ya lebih cepat lebih baik karena ada yang luka. kalau mau diskusi yang dalam soal itu nanti kita diskusi dalam, tapi ini penanganan segera itu diperlukan," kata Fahri.
"Jangan dianggap ini soal sosial media, soal salah paham. Orang salah paham enggak sampe segini kok, ada sesuatu yang mendalam dan itu harus kita selesaikan," kata dia.
Diberitakan, situasi di Papua kembali memanas setelah adanya bentrok antarmassa dengan aparat keamanan di Kabupaten Deiyai, Rabu (28/8/2019) siang.
Kerusuhan ini bermula saat 500 orang berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Deiyai, pukul 09.00 waktu setempat.
Aksi tersebut lanjutan dari tanggal 24 Agustus 2019 terkait tindakan rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Yul Toa Motte, koordinator aksi mengatakan, awalnya aksi berjalan tertib.
Namun, sekitar pukul 13.00 WIT kerusuhan pecah saat aparat menembakkan gas air mata.
Dia menyebut ada korban dalam kejadian tersebut.
”Kemudian dilanjutkan dengan timah peluru. Saya lihat sendiri dengan mata sendiri."
"Situasi sampai saat ini peluru masih bunyi, masih memanas,” kata Yul, saat dihubungi Kompas.com, Rabu.
Sementara itu, kepolisian memastikan, pihak yang terlibat baku tembak dengan polisi dan TNI di halaman Kantor Bupati Deiyai adalah kelompok kriminal bersenjata (KKB).
Demikian dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara.
"Penyerangnya diduga terindikasi kelompok KKB," jelas Dedi, Rabu (28/8/2019).
Namun polisi belum dapat mengidentifikasi asal usul kelompok tersebut.
Dedi mengatakan, unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Deiyai melibatkan sekitar 150 orang dan massa menuntut bupati menandatangani referendum.
Aparat sempat melakukan negosiasi dengan pengunjuk rasa.
Namun saat negosiasi masih berlangsung, tiba-tiba datang sekitar seribu orang ke lokasi.
Mereka muncul dari segala penjuru.
Kelompok itu datang sambil menari tarian adat perang dan membawa senjata tajam.
Bahkan diduga mereka membawa senjata api.
Kelompok itu langsung menyerang aparat.
Imbas dari kerusuhan tersebut, seorang personel TNI bernama Serda Rikson meninggal dunia akibat terkena panah.
Jenazahnya segera dievakuasi ke Nabire melalui jalur darat.
Kemudian, lima anggota lainnya mengalami luka akibat terkena anak panah.
Seluruh korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Enarotali untuk mendapat perawatan.
"Satu personel TNI meninggal dunia, satu personel TNI terkena panah, satu personel Brimob kena panah, tiga personel Samapta Polres Paniai kena panah," tuturnya.
Selain dari aparat, terdapat dua warga sipil yang meninggal akibat kejadian itu.
Satu warga meninggal di RS Enarotali akibat luka tembak di bagian kaki.
Sementara satu warga lainnya meninggal akibat terkena anak panah di bagian perut di halaman Kantor Bupati Deiyai
Saat aksi, massa juga merampas senjata api milik TNI. Tribunnews.com
