Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Jakarta Bersuara mengkritik sejumlah kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam penanganan Covid-19. Mereka menilai kebijakan itu kurang tepat dan cenderung bernuansa politis ketimbang solutif.
Aliansi yang diklaim terdiri dari BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), BEM Uhamka, Kalbis Institute, BEM Jayabaya, BEM Esa Unggul, BEM Trilogi dan BEM Stikes Binawan itu menggelar konferensi pers terkait virus corona bertajuk "Lockdown Solusi atau Politisasi" di MM Juice, Cikajang, Jakarta Selatan, Sabtu (4/4).
Kebijakan yang disoroti adalah mengenai permintaan karantina wilayah atau lockdown lokal yang mereka nilai sebagai langkah terburu-buru tanpa melihat dampak lanjutannya.
Paling vokal adalah Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) periode 2018 hingga 2019, Dheden Pratama. Dia dengan keras mengkritik kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk masker sebagai kebutuhan utama pencegahan penyebaran Covid-19.
Dheden juga mengkritik harga alat kesehatan di Pasar Pramuka yang dijual dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal. Seperti APD yang biasa dijual Rp 80 ribu, katanya berubah jadi Rp 450 ribu, begitujuga thermometer dari Rp 150 jadi Rp 1,5 juta.
Namun kini, sorot publik tertuju pada surat dari BEM UMJ tentang klarifikasi keterlibatan mereka dalam aliansi tersebut.
Sebuah surat beredar dengan tanda tangan Presiden Mahasiswa UMJ Mujiono Koesnanda meluruskan bahwa mereka adalah BEM UMJ periode 2020/2021 yang masih aktif.
Mereka ingin mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aliansi BEM DKI Jakarta ke internal BEM UMJ yang masih aktif.
“Tidak adanya bentuk koordinasi terhadap kampus yang bersangkutan dengan aliansi BEM DKI Jakarta tersebut,” lanjut surat tersebut.
Mereka juga sangat menyayangkan narasi-narasi yang dibangun oleh aliansi tersebut dikarenakan tidak adanya pengkajian sebelumnya.
Terakhir mereka mengimbau kepada seluruh stakeholder dan mahasiswa UMJ untuk lebih jeli menelaah segala bentuk media informasi agar tidak terprovokasi. politik.rmol.id
Aliansi yang diklaim terdiri dari BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), BEM Uhamka, Kalbis Institute, BEM Jayabaya, BEM Esa Unggul, BEM Trilogi dan BEM Stikes Binawan itu menggelar konferensi pers terkait virus corona bertajuk "Lockdown Solusi atau Politisasi" di MM Juice, Cikajang, Jakarta Selatan, Sabtu (4/4).
Kebijakan yang disoroti adalah mengenai permintaan karantina wilayah atau lockdown lokal yang mereka nilai sebagai langkah terburu-buru tanpa melihat dampak lanjutannya.
Paling vokal adalah Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) periode 2018 hingga 2019, Dheden Pratama. Dia dengan keras mengkritik kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD) termasuk masker sebagai kebutuhan utama pencegahan penyebaran Covid-19.
Dheden juga mengkritik harga alat kesehatan di Pasar Pramuka yang dijual dengan harga berkali-kali lipat dari harga normal. Seperti APD yang biasa dijual Rp 80 ribu, katanya berubah jadi Rp 450 ribu, begitujuga thermometer dari Rp 150 jadi Rp 1,5 juta.
Namun kini, sorot publik tertuju pada surat dari BEM UMJ tentang klarifikasi keterlibatan mereka dalam aliansi tersebut.
Sebuah surat beredar dengan tanda tangan Presiden Mahasiswa UMJ Mujiono Koesnanda meluruskan bahwa mereka adalah BEM UMJ periode 2020/2021 yang masih aktif.
Mereka ingin mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aliansi BEM DKI Jakarta ke internal BEM UMJ yang masih aktif.
“Tidak adanya bentuk koordinasi terhadap kampus yang bersangkutan dengan aliansi BEM DKI Jakarta tersebut,” lanjut surat tersebut.
Mereka juga sangat menyayangkan narasi-narasi yang dibangun oleh aliansi tersebut dikarenakan tidak adanya pengkajian sebelumnya.
Terakhir mereka mengimbau kepada seluruh stakeholder dan mahasiswa UMJ untuk lebih jeli menelaah segala bentuk media informasi agar tidak terprovokasi. politik.rmol.id
