Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pemerintah daerah tak boleh mengambil kebijakan lockdown.
"Kebijakan lockdown tidak boleh diambil pemerintah daerah, itu kebijakan pemerintah pusat, dan sampai sekarang tidak ada kebijakan itu," kata Jokowi di Istana Bogor, 16 Maret 2020.
Saat ini, kata Jokowi, yang perlu dipikirkan adalah meminimalisir bagaimana penyebaran corona. Salah satunya adalah dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Jokowi meminta masyarakat mengurangi kerumunan.
"Transportasi publik harus tetap dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan daerah dengan memperhatikan kebersihan," katanya. "Yang penting mengurangi tingkat kepadatan dan kerumunan."
Ia pun meminta kebijakan daerah terkait penanganan corona atau Covid-19 harus dibicarakan dengan Pemerintah Pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi saya minta daerah membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas Covid-19," kata Jokowi.
Ia juga meminta satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi agar tak ada simpang siur informasi di masyarakat.
Jokowi pun meminta kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait virus Corona dikaji mendalam agar tidak memperburuk keadaan. nasional.tempo.co
"Kebijakan lockdown tidak boleh diambil pemerintah daerah, itu kebijakan pemerintah pusat, dan sampai sekarang tidak ada kebijakan itu," kata Jokowi di Istana Bogor, 16 Maret 2020.
Saat ini, kata Jokowi, yang perlu dipikirkan adalah meminimalisir bagaimana penyebaran corona. Salah satunya adalah dengan mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Jokowi meminta masyarakat mengurangi kerumunan.
"Transportasi publik harus tetap dijalankan oleh Pemerintah Pusat dan daerah dengan memperhatikan kebersihan," katanya. "Yang penting mengurangi tingkat kepadatan dan kerumunan."
Ia pun meminta kebijakan daerah terkait penanganan corona atau Covid-19 harus dibicarakan dengan Pemerintah Pusat.
"Untuk mempermudah komunikasi saya minta daerah membahasnya dengan kementerian terkait dan satgas Covid-19," kata Jokowi.
Ia juga meminta satgas Covid-19 menjadi satu-satunya rujukan informasi agar tak ada simpang siur informasi di masyarakat.
Jokowi pun meminta kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait virus Corona dikaji mendalam agar tidak memperburuk keadaan. nasional.tempo.co
