Jakarta - Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan dikelola oleh sebuah Badan Otorita. Kepalanya nanti setara menteri dan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Badan Otorita ini perannya cukup penting bagi pengembangan IKN sejak awal. Sebab untuk urusan investasi saja melalui Badan Otorita, bukan BKPM.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penunjukan Kepala Badan Otoritas IKN akan diumumkan langsung oleh Jokowi. Dia juga mengatakan bahwa Jokowi sudah memegang namanya.
"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu," katanya di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Lalu siapa sosok pilihan Jokowi untuk pimpin IKN baru? Benarkah itu Ahok?
Saat ditanya terkait rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menjadi Kepala Otorita IKN, Luhut enggan menjawab. Sebab hal itu merupakan wewenang Presiden.
"Biarlah nanti resmi diumumkan Presiden," ucapnya.
Sebelumnya Luhut mengungkapkan Badan Otorita yang mengelola ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bakal dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum pembentukan lembaga tersebut sedang digodok dan ditargetkan rampung Juni 2020.
"Badan Otorita ini setingkat menteri, saya kira akan segera undang-undangnya jadi. (Nomenklaturnya) Menteri/Kepala Otorita ibu Kota Indonesia," kata Luhut dalam Dialog Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (26/2/2020). finance.detik.com
Badan Otorita ini perannya cukup penting bagi pengembangan IKN sejak awal. Sebab untuk urusan investasi saja melalui Badan Otorita, bukan BKPM.
"Nanti akan diumumkan. Presiden sudah menunjuk, yang saya tahu begitu," katanya di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Lalu siapa sosok pilihan Jokowi untuk pimpin IKN baru? Benarkah itu Ahok?
Saat ditanya terkait rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan menjadi Kepala Otorita IKN, Luhut enggan menjawab. Sebab hal itu merupakan wewenang Presiden.
"Biarlah nanti resmi diumumkan Presiden," ucapnya.
Sebelumnya Luhut mengungkapkan Badan Otorita yang mengelola ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur bakal dipimpin oleh pejabat setingkat menteri. Saat ini Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi payung hukum pembentukan lembaga tersebut sedang digodok dan ditargetkan rampung Juni 2020.
"Badan Otorita ini setingkat menteri, saya kira akan segera undang-undangnya jadi. (Nomenklaturnya) Menteri/Kepala Otorita ibu Kota Indonesia," kata Luhut dalam Dialog Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (26/2/2020). finance.detik.com
