Kas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tengah terganggu. Pasalnya, tagihan klaim BPJS Kesehatan dari Juni hingga Agustus belum juga dibayarkan. Nilainya mencapai Rp 78 miliar.
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Suciati cukup cemas akan hal ini. Jika klaim tersebut tak dibayarkan hingga Oktober mendatang, maka hal itu akan segera mengganggu keuangan rumah sakit.
“Nilainya cukup besar. Jika hingga Oktober untuk klaim September, tagihan bisa mencapai Rp 100 miliar,” sebut Suci, dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Minggu (29/9).
Padahal uang itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan operasional rumah sakit. Selain untuk membayar tagihan listrik dan air bersih, yang paling penting juga adalah membayar tagihan obat-obatan.
“Saya tak tahu lagi kalau tak dilunasi hingga bulan Oktober nanti,” keluhnya.
Untuk membayar ini, pihaknya mengeluarkan Rp 20-25 miliar perbulan. “Uang tersebut juga untuk membayar makanan pasien. Tak mungkin kami setop makanan ini,” tukasnya.
Sejauh ini, pihaknya berusaha menagih BPJS. Bahkan untuk bulan Juni dan Juli, pembayaran sudah jatuh tempo dan berstatus denda.
“Tapi alasannya selalu belum ada. Kondisi keuangan kami paling tinggal satu bulan. Kalau tak dibayar, bisa tiduran saja kami,” kata Suci.
Dia memaklumi kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang tengah defisit. Kondisi ini pun terjadi tak hanya di Kalsel. Meski demikian, BPJS harus memahami situasi keuangan rumah sakit.
BPJS sendiri menyarankan agar RSUD Ulin melakukan peminjaman ke bank. Namun, Suci menolak. Menurut Suci ini opsi ini aneh dan tidak menyelesaikan masalah.
“Yang punya utang adalah BPJS Kesehatan, akan tetapi yang disuruh pinjam ke bank adalah pihak rumah sakit. Mana bisa seperti itu,” tegasnya. jawapos.com
Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Suciati cukup cemas akan hal ini. Jika klaim tersebut tak dibayarkan hingga Oktober mendatang, maka hal itu akan segera mengganggu keuangan rumah sakit.
“Nilainya cukup besar. Jika hingga Oktober untuk klaim September, tagihan bisa mencapai Rp 100 miliar,” sebut Suci, dikutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group), Minggu (29/9).
Padahal uang itu sangat dibutuhkan untuk menjalankan operasional rumah sakit. Selain untuk membayar tagihan listrik dan air bersih, yang paling penting juga adalah membayar tagihan obat-obatan.
“Saya tak tahu lagi kalau tak dilunasi hingga bulan Oktober nanti,” keluhnya.
Untuk membayar ini, pihaknya mengeluarkan Rp 20-25 miliar perbulan. “Uang tersebut juga untuk membayar makanan pasien. Tak mungkin kami setop makanan ini,” tukasnya.
Sejauh ini, pihaknya berusaha menagih BPJS. Bahkan untuk bulan Juni dan Juli, pembayaran sudah jatuh tempo dan berstatus denda.
“Tapi alasannya selalu belum ada. Kondisi keuangan kami paling tinggal satu bulan. Kalau tak dibayar, bisa tiduran saja kami,” kata Suci.
Dia memaklumi kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang tengah defisit. Kondisi ini pun terjadi tak hanya di Kalsel. Meski demikian, BPJS harus memahami situasi keuangan rumah sakit.
BPJS sendiri menyarankan agar RSUD Ulin melakukan peminjaman ke bank. Namun, Suci menolak. Menurut Suci ini opsi ini aneh dan tidak menyelesaikan masalah.
“Yang punya utang adalah BPJS Kesehatan, akan tetapi yang disuruh pinjam ke bank adalah pihak rumah sakit. Mana bisa seperti itu,” tegasnya. jawapos.com
