Rencana pemerintah menerapkan sanksi berupa dipersulitnya pembuatan SIM, Paspor, dan Kredit Bank bagi penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan, menunjukkan sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semakin dikenal otoriter.
Menurut Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad, pemerintah harus bisa membedakan pelayanan masyarakat yang sifatnya hak dengan yang sifatnya komersial seperti BPJS.
"Pemerintah punya hak melakukan itu (memberi sanksi), melakukan kebijakan seperti itu untuk yang menunggak. Nanti akan dikasih sanksi dan seterusnya," ucap Nyarwi Ahmad dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/10).
Namun, hal tersebut bakal berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat kepada pemerintah. Jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan seperti itu, maka Jokowi akan semakin dikenal sebagai presiden yang otoriter terhadap rakyatnya.
"Tapi hal itu juga bisa dilihat bahwa pemerintah ini makin otoriter. Menciptakan instrumen-instrumen pemaksaan yang diterapkan. Kan hak pelayanan di satu sisi berbeda dengan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lain," tegasnya. rmoljatim.com
Menurut Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad, pemerintah harus bisa membedakan pelayanan masyarakat yang sifatnya hak dengan yang sifatnya komersial seperti BPJS.
"Pemerintah punya hak melakukan itu (memberi sanksi), melakukan kebijakan seperti itu untuk yang menunggak. Nanti akan dikasih sanksi dan seterusnya," ucap Nyarwi Ahmad dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (10/10).
Namun, hal tersebut bakal berdampak negatif terhadap pandangan masyarakat kepada pemerintah. Jika pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan seperti itu, maka Jokowi akan semakin dikenal sebagai presiden yang otoriter terhadap rakyatnya.
"Tapi hal itu juga bisa dilihat bahwa pemerintah ini makin otoriter. Menciptakan instrumen-instrumen pemaksaan yang diterapkan. Kan hak pelayanan di satu sisi berbeda dengan hak masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lain," tegasnya. rmoljatim.com
